Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
Terbaru

Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Dalam Bab II, UU Kekuasaan Kehakiman mengatur sejumlah asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai berikut.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Foto: pexels.com
Ilustrasi asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Foto: pexels.com

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau yang lebih dikenal dengan UU Kekuasaan Kehakiman, diatur sejumlah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas-asas ini disebutkan dalam Bab II, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Berikut 22 asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dimaksud.

  1. Peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan diatur dengan undang-undang (Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
  3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; yakni dengan menciptakan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
  5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  6. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat (1) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
  7. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
  8. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 6 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
  10. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7 UU Kekuasaan Kehakiman).
  11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  12. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
  13. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  14. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
  15. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain; yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua hakim anggota, serta dalam prosesnya hakim dibantu oleh seorang panitera (Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
  16. Dalam perkara pidana wajib pula (pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dengan kehadiran penuntut umum (Pasal 11 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
  17. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak hadir dan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman).
  18. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum (Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman).
  19. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
  20. Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan (Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman).
  21. Tindak pidana yang dilakukan bersama pihak yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Ketua Mahkamah Agung bahwa perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman).
  22. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!

Tags:

Berita Terkait