“Secara umum pada lazimnya konstitusi kita melihat pemilu adalah bagian dari sarana untuk kepentingan rakyat, jadi meletakan konteks konsep kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan kepemiluan itu,’’ jelas Aris melanjutkan.
Sejak pertama kali diselenggarakan di Indonesia, telah banyak variasi model pemilu yang dilakukan. Meski begitu penyelenggaraan pemilu harus tetap menjaga kedaulatan rakyat. Apapun mekanisme bentuknya ujungnya adalah kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.
Filosofi hukum dari demokrasi menurut Aris adalah government of the people yang menunjukkan negara demokrasi mempunyai keabsahan dan legitimasi yang penting, yaitu kehendak rakyat.
“Kehendak rakyat ini prinsipnya berdasarkan free, fair, dan regular. Jadi harus dilaksanakan berdasarkan kejujuran, kebebasan, dan dilaksanakan secara reguler,’’ jelasnya.
Nilai demokrasi tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.