Setelah lebih dari sembilan tahun diberlakukan, suara yang menghendaki perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Mediasi) mulai terdengar. Meskipun banyak perkara di pengadilan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, proses ini tampaknya menambah beban bagi hakim-hakim karena setiap hari mereka harus fokus pada perkara pokok yang diperiksa.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Basuki Rekso Wibowo berpendapat PERMA Mediasi perlu diperbaharui untuk memperkuat kedudukan mediator non-hakim. Dalam konteks PERMA, mediasi adalah proses yang harus dilalui para pihak dalam sengketa perdata umum di peradilan. Kewajiban melakukan mediasi ini menambah beban bagi hakim-hakim pengadilan negeri yang ditunjuk menjadi mediator.
Baca juga:
- Tingkatkan Kualitas Mediasi, Hukumonline dan PMN Gelar Pelatihan Mediator dan Sertifikasi
- Membedah Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama: Rini Maryam Raih Gelar Doktor dengan Studi Hukum Feminis
Pada saat yang sama, jumlah mediator non-hakim yang sudah mendapatkan sertifikasi mediator semakin banyak, dan semakin beragam. Oleh karena itu, peran mereka perlu diperkuat dengan melakukan revisi atas substansi PERMA Mediasi. “Perma Mediasi perlu direvisi,” ujarnya.
Sinyal perubahan itu juga sudah pernah disampaikan Sobandi. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ini menegaskan sudah menyampaikan gagasan perubahan regulasi mediasi itu ke orang nomor satu di Mahkamah Agung. “Ke depan perlu melakukan revisi PERMA No. 1 Tahun 2016,” jelas Sobandi saat tampil dalam diskusi tentang mediasi di Surabaya, 26 April 2025 lalu.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara harus menyebutkan dalam putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Ada konsekuensi hukum apabila proses mediasi tidak ditempuh. Apabila kewajiban itu dilanggar, pengadilan banding atau Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan proses mediasi.
Menurut Basuki, saat ini mediasi merupakan model alternatif penyelesaian sengketa yang terbuka dipergunakan untuk menyelesaikan beragam sengketa seperti perdaganganm investasi, lingkungan, ketenagakerjaan, perbankan, jasa konstruksi, kekayaan intelektual, agraria, olah raga, medias, dan sumber daya air. Artinya, semakin lama sengketa semakin spesifik dan membutuhkan mediator yang memahami aspek-aspek teknis di bidang tersebut. “Kehadiran profesi mediator sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Keberhasilan proses mediasi oleh mediator membantu mengurangi beban perkara di pengadilan,” paparnya.
Salah satu problem yang muncul dari pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah kekuataan eksekutorialnya. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan agar peran mediator dimasukkan ke dalam RUU Hukum Acara Perdata, atau diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Untuk jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah merevisi PERMA Mediasi.
Penguatan mediator non-hakim ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Saat ini, ada sekitar 27 lembaga pendidikan mediator yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Pasal 13 PERMA Mediasi menyatakan setiap mediator wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Jika di suatu pengadilan terdapat kekurangan mediator bersertifikat, ketua pengadilan dapat menunjuk hakim tertentu menjalankan peran mediator.
