Dorongan untuk mengembangkan e-notary semakin terasa besar akibat wabah Covid-19. Masa dapan praktik notaris harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di era digital. Apalagi cara kerja pelayanan publik semakin mengoptimalkan efisiensi berbasis teknologi digital.
Sebut saja Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kantor Pelayanan Pajak dan lainnya. Irma menyebut sejumlah instansi mitra kerja notaris yang menggunakan sistem pelayanan elektronik tersebut ikut menjadi faktor pendorong untuk notaris mengikutinya.
“Mungkin saja akan terjadi tatanan baru, the new normal dengan telekonferensi. Namun saat ini notaris harus tetap patuh undang-undang yang belum membolehkan akta autentik dibuat tanpa menghadap langsung,” kata Irma menutup diskusi.
Temukan/Nikmati Akses Tanpa Batas Koleksi Peraturan Perundang-undangan dan FAQ Terkait Covid-19 di sini.