Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar pertemuan untuk menyamakan persepsi mengenai suatu isu hukum. Kali ini, topik yang dibahas mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi.
“Kami telah mencapai dua kesimpulan,” ujar Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar usai rapat yang menampilkan Hakim Agung Salman Luthan dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein sebagai narasumber, di Gedung MA, Kamis (18/7).
Pertama, lanjut Artidjo, para hakim agung mengusulkan agar pimpinan MA membuat Peraturan MA (Perma) yang mengatur kapan dan bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam kasus pidana korupsi diterapkan. Kedua, para hakim agung berkesimpulan bahwa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tak perlu dibuktikan pidana asalnya.
Sebelumnya, dalam rapat, mantan Kepala PPATK Yunus Husein menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 10 kasus pencucian uang yang masuk ke MA. Beberapa di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Dari putusan-putusan yang bisa dijadikan yurisprudensi itu, lanjut Yunus, para hakim berpendapat bahwa dalam money laundering, tak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya.
“Dakwaan dibuat secara kumulatif, antara korupsi dan pencucian uang. Ini sesuai dengan pedoman jaksa agung. Jadi, tak perlu dibuktikan pidana asalnya dulu. Contohnya kasus Bahasyim,” ujarnya.
Namun, pendapat ini ditolak mentah-mentah oleh Hakim Agung Gayus Lumbuun. Mantan Anggota Komisi III DPR ini menegaskan sudah berkali-kali berdebat dengan Yunus Husein mengenai ini. Gayus termasuk yang berpendapat bahwa dalam pencucian uang, pidana asalnya harus dibuktikan atau diusut terlebih dahulu.
“Bila perbuatan asalnya tak ditemukan. Bagaimana kita bisa adil? Misalnya, kasus Bahasyim. Dia cuma terima Rp1 Miliar dari Kartini Muljadi. Tapi, diusut dengan TPPU hartanya yang bermiliar-miliar. Lalu, pidana asalnya apa?” tuturnya.
Gayus menambahkan penerapan pencucian uang tanpa menunggu pidana asalnya mungkin saja bermanfaat, tetapi ia menilai hal tersebut jauh dari prinsip keadilan. “Apakah ini sudah sesuai dengan nomokrasi (negara hukum)?” tuturnya sambil mengingatkan tujuan hukum adalah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.
Hakim Agung Surya Jaya mengatakan UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU memang menyebutkan ‘pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu’. Secara lengkap Pasal 69 berbunyi, “Untuk dapat dilkaukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.
“Adanya kata ‘tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu’, bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali,” ujarnya kembali menekankan perlunya membuktikan pidana asal dalam kasus TPPU.
Pasal Penadahan
Usai rapat, kepada hukumonline, Artidjo mengakui bahwa para hakim belum sepakat mengenai tindak pidana asal (predicate crime) dalam TPPU. Ia mengatakan pertemuan akan digelar kembali agar para hakim memiliki pemahaman yang sama.
“Kita akan gelar pertemuan lagi. Memang ada beberapa hakim yang tak setuju. Mungkin mereka belum melihat yurisprudensi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Artidjo setuju dengan argumen Rifqi Assegaf, perwakilan dari UKP4, mengenai perdebatan pidana asal, di dalam rapat. Ia menuturkan bahwa seharusnya perdebatan ini sudah selesai.
“Ini kan mirip dengan pasal penadahan dalam KUHP. Ini kan sudah lama disepakati bahwa untuk pasal penadahan, tak perlu dibuktikan pidana asalnya,” ujar Rifqi.
