Tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun V di Danau Toba, Sumatera Utara, 18 Juli lalu menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Hanya belasan penumpang yang selamat, dan lebih dari 150 orang dinyatakan hilang. Upaya yang dilakukan pemerintah telah berhasil menemukan sebagian lokasi korban, tetapi mereka (setidaknya hingga tulisan ini dibuat) tak diangkat. Mereka berstatus sebagai orang yang dinyatakan hilang.
Istilah orang ‘dinyatakan hilang’ sudah sering terdengar. Biasanya jika terjadi musibah seperti bencana alam, kecelakaan pesawat atau kapal laut, hilang dalam tugas, atau hilang karena peristiwa kriminalitas. Di Indonesia, dikenal sebuah organisasi bernama Kontras, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘orang yang dinyatakan hilang’? Apa kategori atau parameternya? Dan, bagaimana hukum Indonesia mengaturnya?
Pertanyaan itu tak mudah dijawab. Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa ‘ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang’. Selengkapnya dinyatakan begini: “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.
Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang yang sama mengatur tentang warga negara Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun Undang-Undang ini tak mendefinisikan sama sekali apa yang dimaksud orang yang dinyatakan hilang. Dalam definisi peristiwa kependudukan pun tak disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dlaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dikenal juga frasa ‘dinyatakan hilang’ meskipun dalam konteks kehilangan kewarganegaraan. Jadi, dalam hal ini bukan orangnya yang dinyatakan hilang, melainkan kewarganegaraannya.
Seseorang yang dinyatakan hilang tak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Ada beberapa contoh yang bisa ditelusuri dalam kasus tsunami di Aceh. Ada yang sampai bertahun-tahun dinyatakan hilang, kemudian muncul kembali dan bisa bertemu dengan keluarganya. Bisa juga terjadi orang yang hilang di tengah hutan, lalu kembali beberapa pekan kemudian.
Kasus terbaru yang menghebohkan adalah Nining Sunarsih. Warga Kampung Cibunar Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit itu ditemukan di Sukabumi setelah menghilang 18 bulan. Ia sudah dianggap hilang, sebelum kemudian ditemukan masih hidup. Belakangan, polisi menengarai Nining bukan hilang, tetapi sengaja bersembunyi karena terbelit utang. Bagaimana konsekuensi jika ada proses hukum yang berkaitan dengan Nining tanpa kehadirannya karena dia ‘hilang’?
