Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal apa yang disebut dengan afwezigheid, yang diterjemahkan sebagai ‘keadaan tidak hadir’. Dalam bahasa Inggris, keadaan tidak hadir itu dikenal sebagai non-appearance (Martin Basiang, 2009: 9). Kondisi ini dihubungkan dengan Pasal 463-465 BW. ‘Keadaan tidak hadir’ diambil dari rumusan Pasal 463, tetapi tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ‘keadaan tidak hadir’.
Dalam bahasa sehari-hari memang tidak hadir bisa dimaknai sebagai keadaan di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak berada di tempat. Tetapi, ahli perdata J Satrio mengajukan sebuah pertanyaan menarik: apakah pengertian demikian yang dimaksud pembuat undang-undang? Dalam bukunya, Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah (1999), Satrio menjelaskan pengertian áfwezigheid dengan merujuk pada Pasal 463 dan Pasal 467 BW. Kedua pasal ini mengandung unsur yang kurang lebih sama.
Pasal 463 BW menyatakan “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya”.
Pasal 467 BW melanjutkan: “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup; sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi…dan seterusnya”. Rumusan pasal ini panjang, di bawah titel bagian kedua tentang ‘pernyataan barangkali meninggal dunia’.
Diuraikan Satrio dalam bukunya ‘keadaan tidak hadir’ tak bisa dikatakan langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang tidak hadir selama ia masih hidup tetap mempunyai kewenangan hukum dan cakap bertindak. Kalau ternyata nanti akan pengurusan sementara terhadap harta kekayaannya, maka pengurusan itu bisa dihentikan. Orang tersebut bisa mengambil alih semua pengurusan hartanya atau menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya. Memang, secara tidak langsung bisa saja ada akibatnya. Misalnya bubarnya perkawinan karena lampau waktu. Satrio menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.
Baca:
- Kapan Dapat Melaporkan Seseorang yang Hilang
- Bolehkah Narapidana Dilepas dari Sel Saat Terjadi Bencana Alam?
Akibat hukum
Dalam konsepsi BW, akibat hukum ketidakhadiran itu meliputi: pengambilan tindakan sementara; dan dinyatakan berangkali meninggal dunia (vermoedelijk overtijden). Dalam hal tindakan sementara, yang berhak mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang berkepentingan atau kejaksaan.
