Pernyataan barangkali meninggal dunia dimungkinkan dalam konteks Pasal 467 BW adalah setelah seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun, tanpa menunjuk seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan Pasal 470 BW menggunakan waktu 10 tahun dan ‘si tidak hadir’ telah menunjuk seorang kuasa.
Selain jangka waktu di atas, Staatblad 1922 No. 455 menyebutkan pernyataan barangkali meninggal dunia bagi awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, maka dhitung sejak hari keberangkatannya. Dalam konteks ini mungkin kasus pesawat Malaysia MH370 yang hilang bersama seluruh penumpang dan awaknya bisa dijadikan contoh. Waktu yang sama yakni 1 tahun diberlakukan jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat terbang.
Pasal 258 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggung jawab melakukan pencarian orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia. Tanggung jawab operasional pencarian dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk itu.
Menurut J Satrio, ketidakpastian mengenai masih hidup atau sudah mainya si tak hadir memegang peranan yang sangat penting. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan teknologi, seperti dalam kasus KM Sinar Bangun di Danau Toba, para korban sudah dapat dipastikan meninggal dunia, maka ada aturan-aturan hukum yang mengatur akibat hukumnya sendiri. Untuk memastikan seseorang sudah meninggal, ahli waris atau orang yang berkepentingan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang.
Contoh penetapan seseorang dinyatakan hilang adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 392/Pdt.P/2014. Permohonan diajukan oleh MP, anak kandung orang yang dinyatakan hilang. MP mengajukan permohoan penetapan dengan mengajukan bukti-bukti dokumen kependudukan, disertai saksi-saksi yang menerangkan bahwa APP, ayah kandung MP, sudah sejak 18 Juli 2012 menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga permohonan diajukan. MP juga mengajukan bukti laporan orang hilang ke Polsek Pasar Rebo, dan membuat iklan pencarian di Pos Kota, namun tidak membuahkan hasil. Hakim yang memeriksa akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan, dan ‘menetapkan bapak pemohon yang bernama APP (disingkat) telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga didaftarkan permohonan ini”.
Contoh lain, penetapan PN Tasikmalaya No. 618/Pdt.P/2013. Pemohonnya adalah suami orang yang barangkali dnyatakan hilang. Saksi-saksi yang diajukan ke pengadilan membenarkan isteri pemohon sudah menghilang selama tiga tahun, pergi meninggalkan rumah beserta seorang anaknya setelah mendapatkan kredit 50 juta dari bank. Upaya pencarian sudah dilakukan, sementara suaminya membutuhkan kepastian karena ingin menjual tanah demi kebutuhan hidup. Alhasil, pengadilan menetapkan bahwa sang isteri dan anaknya yang sudah tiga tahun tak kembali ke rumah sebagai orang hilang.
Dalam kasus kedua, suami berkeinginan menjual tanah demi kebutuhan hidup. Orang yang punya kepentingan memang berhak melakukan tindakan hukum jika seseorang sudah dinyatakan hilang. Dalam hukum perdata dikenal hak menuntut pembukaan surat wasiat; hak mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatata harta yang diambil.
