Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi dan menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Salah seorang yang bakal diperiksa adalah Menteri Pertanian Suswono.
Ketua KPK Abraham Samad memastikan Suswono akan dimintai keterangan. Statusnya sejauh ini masih saksi. “Kami akan periksa dengan kapasitas sebagai saksi," ujarnyadi gedung DPR, Rabu (06/2).Suswono sendiri sudah mengatakan siap memberikan keterangan ke KPK jika dipanggil.
Abraham menjelaskan KPK perlu mendalami duduk perkara suap impor daging sapi. Apalagi diduga KPK sudah mengintersepsi komunikasi Suswono dengan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq (LHI). LHI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Pernyataan Abraham secara tidak langsung mengkonfirmasi adanya intersepsi komunikasi itu. Menurut dia, hasil penyadapan komunikasi tidak bisa dibuka karena sudah menyangkut materi perkara. “Itu belum bisa dibuka serta merta karena menjadi rahasia,” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR, Indra, juga meyakini Suswono akan memenuhi panggilan KPK (jika yang bersangkutan memang dipanggil). Suswono adalah kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Kasus impor daging sapi ini diduga berkaitan dengan pengaruh pimpinan partai kepada anggota partai yang duduk di pemerintahan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini, PKS juga akan mendorong Suswono memenuhi panggilan KPK dan melalui proses hukum. “Ini komitmen kami,” ujarIndra.
Kalaupun status Suswono berubah dari saksi, PKS akan tetap menghormati proses hukum. Kata Indra, sepanjang KPK menggunakan hak dan kewenangannya dalam upaya pemberantasan korupsi, PKS tetap mendukung.Yang penting KPK jangan sampai diintervensi.“KPK juga tidak harus takut dengan siapa pun, termasuk menteri, presiden atau pun tukang becak sekalipun”.
Jadwal pasti pemeriksaan Suswono belum ada. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja malah mengatakan KPK masih fokus memeriksa saksi-saksi lain. Suswono baru akan diperiksa jika keterangan para saksi jelas mengarah kepada Menteri Pertanian itu. “Itu terlalu jauh. Itu tergantung hasil dari pemeriksaan terhadap para saksi yang diperiksa. Kalau keterangannya mengarah ke sana, ya siapa pun bisa,” ujarnya kepada hukumonline.