Badan legislasi (Baleg) DPR mulai membahas revisi UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pembahasan dimulai dengan mendengarkan pemaparan dari tim ahli Baleg mengenai alasan revisi. Perwakilan tim ahli Baleg DPR, Rifma Ghulam, mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi alasan beleid itu perlu diubah.
Pertama, payung hukum utama di bidang statistik masih lemah. Mayoritas norma UU 16/1997 tidak menjawab kebutuhan hukum terhadap kegiatan statistik di indonesia yang semakin rumit. Implementasi norma pasal cenderung “terputus” dan terkesan menjadi “pasal tidur” utamanya aspek pembinaan dan penegakan hukum.
“Tidak implementatif dalam menjawab kebutuhan hukum dunia perstatistikan di Indonesia,” kata Rifma dalam rapat pleno Baleg, Selasa (22/01/2025) kemarin.
Kedua, masih lemahnya tata kelola data statistik. Tim ahli Baleg menemukan ego sektoral dan tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Duplikasi, minim keterpaduan, kelengkapan dan kemutakhiran data statistik.
Baca juga:
- Baleg DPR Targetkan 6 RUU Rampung 2 Bulan
- Draf RUU Minerba Disetujui, Janji Baleg DPR Libatkan Partisipasi Publik
Keengganan berbagai kementerian/lembaga di pusat dan daerah menggunakan data statistik. Penyelenggaraan statistik dilakukan secara sektoral dan belum standar. Hubungan pusat dan daerah juga berubah dari sentralisasi ke desentralisasi.
Ketiga, tim ahli Baleg mencatat ada berbagai isu prioritas terkait penyediaan data statistik. Perkembangan teknologi informasi dan revolusi data yang berdampak pada tata kerja dan tata kelola penyelenggaraan statistik. Muncul berbagai sumber data baru (big data), tapi akses data masih terbatas.
















