Sebaliknya, kata Katon, keterlibatan kantor hukum di tahun 2023 dalam transaksi yang berkaitan penerbitan surat utang dalam bentuk obligasi dan sukuk (Syariah) memiliki jumlah terkecil sejak tahun 2021.
“Keterlibatan kantor hukumnya juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2021 itu ada 29 kantor hukum dan tahun 2022 ada 24 kantor hukum, tapi di tahun 2023 itu ada 17 kantor hukum. Jadi berbanding terbalik antara transaksi IPO dengan obligasi/sukuk,” bebernya.
Sehubungan dengan IPO di tahun 2023, dari 93 transaksi, perusahaan yang paling tinggi ialah perusahaan dari sektor industri barang konsumen primer maupun non-primer. Disusul dengan perusahaan sektor teknologi, property & real estate, perindustrian, energi, dan barang baku. Sedangkan untuk transaksi paling kecil terdapat pada sektor industri transportasi & logistik, kesehatan, dan infrastruktur dengan angka 6.3%. Adapun paling banyak perusahaan dalam transaksi IPO masuk dalam kategori papan pengembangan sebesar 58.2%.
“Sedangkan untuk obligasi/sukuk 2023 itu 78,5% diterbitkan dalam bentuk obligasi dan 21,5% diterbitkan dalam bentuk sukuk atau syariah. Sebenarnya untuk obligasi ini ada 98 transaksi, terdiri dari 53 nama perusahaan, jadi ada perusahaan yang lebih dari satu kali menerbitkan surat utangnya. Namun yang bisa tercatat itu 51 perusahaan atau dengan 93 transaksi karena ada transaksi yang datanya itu tidak lengkap, sehingga tidak dapat kita dokumentasikan,” katanya.