“Pemda harus fasilitasi pendirian serikat buruh dan pembentukan PKB di perusahaan agar indikator hubungan industrial dalam IPK bisa naik,” urai Hanif.
(Baca juga: Menaker Imbau Serikat Pekerja Tingkatkan Keterampilan Berunding).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jakarta, Priyono, mengatakan wilayahnya menempati posisi tertinggi pada IPK tahun 2017 karena bisa mencapai hasil yang cukup baik dari beberapa indikator utama. Misalnya, indikator pengupahan dan kesejahteraan pekerja, ini terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta di atas Rp3 juta terhitung lebih tinggi daripada provinsi lain.
Begitu pula indikator jaminan sosial bagi tenaga kerja, sekitar 85 persen dari 4,7juta buruh yang bekerja di Jakarta sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berharap tahun depan bisa mencapai IPK yang lebih tinggi. Kami tidak ada target capaian IPK tapi kami terus meningkatkan upaya dan kinerja,” urai Priyono.