Beda Pendapat 3 Peradi Soal RUU Advokat
Terbaru

Beda Pendapat 3 Peradi Soal RUU Advokat

Peradi SAI mengusulkan anggaran Dewan Advokat bersumber dari iuran advokat. Peradi RBA merekomendasikan organisasi advokat mendapat dana dari APBN. Peradi pimpinan Otto Hasibuan menilai revisi UU Advokat tidak urgen.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Tidak usah uang negara. Setelah kami kaji ini lebih elegan supaya kita independen,” ujar Juniver yang juga mantan Ketua Umum Peradi SAI 2015-2025 itu.

Berbeda dengan pendapat Juniver, Ketua Peradi RBA, Luhut M.P Pangaribuan, mengatakan secara normatif tugas dan fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Status advokat sebagai aparat penegak hukum karena mandat UU Kekuasaan Kehakiman dan posisinya setara dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Organisasi advokat dalam melaksanakan program meningkatkan kualitas profesi advokat, Peradi (RBA) mengusulkan dalam RUU nanti organisasi advokat berhak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN,” usulnya.

Hukumonline.com

Ketua Peradi RBA, Luhut M.P Pangaribuan. Foto: Tangkapan layar youtube

Mendapat anggaran dari APBN bukan berarti membuat advokat dan organisasinya tidak independen. Luhut melihat praktiknya selama ini berjalan baik di sejumlah organisasi profesi lainnya seperti jurnalis/wartawan yang difasilitasi pemerintah menggunakan Gedung Dewan Pers. Fasilitas yang diberikan itu tidak membuat wartawan melepas independensinya dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.

“Selain pers, ada juga organisasi profesi yang lain seperti IDI dan isunya memang independensi,” urainya.

Organisasi advokat ke depan bersifat single bar, dalam konsep standar profesi yang tunggal. Bukan dalam konteks kewenangan tunggal karena karakter kekuasaan cenderung koruptif. Standar profesi tunggal itu diperlukan untuk melindungi masyarakat pencari keadilan. Setelah itu dibentuk Dewan Kehormatan Pusat sebagai bentuk tanggung jawab profesi terhadap kepentingan masyarakat.

“Kalau semua Dewan Kehormatan organisasi advokat itu dipusatkan, 80 persen persoalan advokat bisa diatasi, artinya tidak bisa lagi jadi ‘kutu loncat’ karena putusannya bersifat final and binding,” paparnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info