Komisi III DPR mulai menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Advokat (RUU Advokat). Langkah itu dimulai dengan mengundang berbagai organisasi advokat untuk memberikan masukan antara lain dari 3 organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Otto Hasibuan, Suara Advokat Indonesia (SAI), dan Rumah Bersama Advokat (RBA). Ketiga Peradi itu punya pandangan yang berbeda terhadap usulan substansi yang perlu diatur dalam RUU Advokat.
Ketua Dewan Pembina Peradi SAI, Juniver Girsang, mengusulkan pembenahan organisasi advokat dengan membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN), Dewan Kehormatan Nasional (DKN), dan Dewan Pengawas.
“Dewan Advokat Nasional ini satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk berdasarkan UU ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kehormatan profesi advokat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Senin (21/04/2026) kemarin.
Tugas DAN antara lain melakukan verifikasi dan menetapkan akreditasi organisasi advokat baik yang akan atau sudah dibentuk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menjalankan fungsi sebagai wadah tunggal pengawasan dan penegakan kode etik. Sertifikasi profesi advokat dan akreditasi organisasi advokat. Menjatuhkan sanksi terhadap organisasi advokat yang melanggar aturan.
Baca juga:
- Revisi UU Advokat Digenjot, DPR Janji Libatkan Berbagai Organisasi Advokat
- Sebut Kedudukan Advokat Rancu dalam KUHAP, 33 Advokat Ajukan Uji Materiil ke MK
DKN bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat pada tingkat banding. Keputusan DKN final dan mengikat, berhak mengawasi pelaksanaan keputusan terhadap pelanggaran kode etik. Kewenangan DKN memanggil dan mendengar keterangan advokat yang diduga melanggar kode etik. Dapat menjatuhkan sanksi tanpa pemeriksaan perkara.
Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja administratif DAN serta organisasi advokat yang terakreditasi. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan publik terhadap tata kelola kelembagaan organisasi advokat dan DAN. Dewan Pengawas terpisah dari DAN untuk menghindari bias. Pendanaan terhadap berbagai lembaga itu berasal dari iuran advokat yang disetorkan organisasi advokat.
“Tidak usah uang negara. Setelah kami kaji ini lebih elegan supaya kita independen,” ujar Juniver yang juga mantan Ketua Umum Peradi SAI 2015-2025 itu.
Berbeda dengan pendapat Juniver, Ketua Peradi RBA, Luhut M.P Pangaribuan, mengatakan secara normatif tugas dan fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Status advokat sebagai aparat penegak hukum karena mandat UU Kekuasaan Kehakiman dan posisinya setara dengan aparat penegak hukum lainnya.
“Organisasi advokat dalam melaksanakan program meningkatkan kualitas profesi advokat, Peradi (RBA) mengusulkan dalam RUU nanti organisasi advokat berhak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN,” usulnya.

Ketua Peradi RBA, Luhut M.P Pangaribuan. Foto: Tangkapan layar youtube
Mendapat anggaran dari APBN bukan berarti membuat advokat dan organisasinya tidak independen. Luhut melihat praktiknya selama ini berjalan baik di sejumlah organisasi profesi lainnya seperti jurnalis/wartawan yang difasilitasi pemerintah menggunakan Gedung Dewan Pers. Fasilitas yang diberikan itu tidak membuat wartawan melepas independensinya dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
“Selain pers, ada juga organisasi profesi yang lain seperti IDI dan isunya memang independensi,” urainya.
Organisasi advokat ke depan bersifat single bar, dalam konsep standar profesi yang tunggal. Bukan dalam konteks kewenangan tunggal karena karakter kekuasaan cenderung koruptif. Standar profesi tunggal itu diperlukan untuk melindungi masyarakat pencari keadilan. Setelah itu dibentuk Dewan Kehormatan Pusat sebagai bentuk tanggung jawab profesi terhadap kepentingan masyarakat.
“Kalau semua Dewan Kehormatan organisasi advokat itu dipusatkan, 80 persen persoalan advokat bisa diatasi, artinya tidak bisa lagi jadi ‘kutu loncat’ karena putusannya bersifat final and binding,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Peradi pimpinan Otto Hasibuan, Sapriyanto Refa. Foto: Tangkapan layar youtube
Berbeda, Wakil Ketua Umum Peradi pimpinan Otto Hasibuan, Sapriyanto Refa, menilai UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bermasalah, dan sudah mengatur perlindungan advokat dan masyarakat pencari keadilan. Komisi III DPR diminta mempetimbangkan kembali revisi ini karena advokat secara alamiah saling berbeda pendapat dan berhadapan. Persoalan selalu muncul di organisasi advokat ketika ada jabatan yang diperebutkan.
“Kami dari DPN Peradi (pimpinan Otto Hasibuan) keberatan terhadap perubahan UU Advokat karena kita tidak melihat ada urgensinya UU ini diperbaiki,” tegasnya.
















