Hiendra Soenjoto akhirnya berhasil diseret ke meja hijau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) ini sempat buron sebelum ditangkap tim KPK di kawasan BSD, Tangerang Selatan pada 29 Oktober 2020 karena diduga memberi suap kepada mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono sebesar Rp45,7 miliar terkait dengan pengurusan sengketa perdata.
Pada persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, penuntut umum pada KPK menguraikan awal mula perkara perdata yang berujung pemberian suap tersebut. Setidaknya ada dua sengketa perdata yang menurut penuntut diurus oleh Nurhadi melalui Rezky.
Pertama sengketa antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m 2 dan seluas 26.800 m 2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan gugatan melawan Azhar Umar terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT MIT.
“Atas permohonan Terdakwa kemudian NURHADI dalam jabatannya selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI yang mempunyai kewenangan diantaranya melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, bersama Rezky Herbiyono mengupayakan pengurusan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud,” ujar penuntut.
Untuk perkara pertama berawal pada 27 Agustus 2010 Hiendra melalui kuasanya yaitu Mahdi Yasin dan rekan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada pemutusan secara sepihak atas perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN sebagaimana register perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Jkt.Ut. (Baca Juga: Cerita Eks Pejabat MA Bertemu Nurhadi Jelang Buron)
Kemudian pada tanggal 16 Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan PT MIT dan menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa depo container Nomor 02/SPS.DC/DRT.11.1/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 tetap sah dan mengikat serta menghukum PT KBN untuk membayar ganti rugi materiel kepada PT MIT sebesar Rp81,778 miliar, putusan ini juga dikuatkan PT DKI Jakarta.
Atas putusan ini PT KBN mengajukan kasasi dan pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 2570 K/Pdt/2012 menyatakan dalam pokok perkara bahwa pemutusan perjanjian sewa menyewa depo container melalui surat nomor 0106/SBA/DRT.12.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 adalah sah dan menghukum PT MIT membayar ganti rugi sebesar Rp6,805 miliar.
Setelah putusan MA tersebut diberitahukan kepada para pihak, pada 25 April 2014, PT KBN melalui kuasanya bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan aanmaning/teguran sehingga pada tanggal 2 Juli 2014. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 16/Eks/2014/PN.Jkt.Ut Jo. No 314/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang pada pokoknya meminta pihak PT MIT untuk menghadap kepada Ketua PN pada 23 Juli 2014 guna diberikan aanmaning/teguran agar dalam waktu 8 hari setelahnya bisa segera memenuhi isi putusan nomor 2570 K/Pdt/2012.
Mengetahui akan segera dilakukan eksekusi, Hiendra meminta bantuan Hengky Soenjoto untuk dikenalkan kepada Rahmat Santoso yang merupakan adik ipar Nurhadi atau paman Rezky Herbiyono yang berprofesi sebagai advokat. Sehingga pada bulan Juli 2014 bertempat di café Vin+ Jl Kemang Raya Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Hiendra, Hengky dengan Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut Hiendra meminta kepada Rahmat sebagai kuasanya dalam pengajuan Peninjauan Kembali perkara gugatan dengan PT KBN sekaligus mengurus penangguhan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Ut tanggal 16 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 481/Pdt/2011 tanggal 1 November 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2570 K/Pdt/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
Pada 20 Agustus 2014 bertempat di kantor Rahmat di Surabaya, Hiendra memberi kuasa kepadanya untuk mewakili PT MIT mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2570 K/Pdt/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Ia juga memberikan uang kepada Rahmat sejumlah Rp300 juta dan cek OCBC NISP atas nama PT MIT nomor NNP 218650 sejumlah Rp5 miliar yang bisa dicairkan setelah permohonan Peninjauan Kembali PT MIT didaftarkan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pada 25 Agustus 2014 Rahmat mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor 116/PK/Pdt/2015. Disamping itu, diajukan juga permohonan penangguhan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2570 K/Pdt/2012 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sedang diajukan PK dan sedang diajukan gugatan yang kedua terhadap PT KBN.
“Beberapa hari kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat Santoso bahwa kuasanya telah dicabut sehingga Terdakwa melarang Rahmat untuk mencairkan cek senilai Rp5 miliar sebagaimana kesepakatan dengan alasan Terdakwa telah menunjuk advokat Jakarta untuk menangani perkara PT MIT, namun pada kenyataannya Terdakwa meminta Rezky Herbiyono yang merupakan menantu sekaligus orang kepercayaan Nurhadi untuk pengurusan perkara tersebut, padahal diketahui pada saat itu, Rezky Herbiyono bukanlah advokat,” jelas penuntut.
Sebagai realisasi pengurusan perkara PT MIT, pada awal tahun 2015, Hiendra membuat perjanjian dengan Rezky Herbiyono yang diwakili oleh Calvin Pratama dimana ia akan memberikan fee pengurusan administrasi terkait dengan penggunaan lahan depo container sebesar Rp15 miliar kepada Rezky Herbiyono melalui Calvin Pratama dengan jaminan cek Bank QNB Kesawan atas nama PT MIT senilai Rp30 miliar, namun pada kenyataannya Hiendra tidak mempunyai dana untuk pengurusan perkara dimaksud.
Pada awal 2015, bertempat di kantor PT Herbiyono Energi Industri di Office 8 Senopati lantai 11, Hiendra dikenalkan oleh Rezky kepada Iwan Cendikia Liman yang bisa membantunya mendapatkan pendanaan dari Bank Bukopin Surabaya yang akan digunakan untuk membiayai pengurusan perkara PT MIT. Untuk merealisasikan kesepakatan pengurusan perkara PT MIT, pada 22 Mei 2015, Hiendra memberi uang sejumlah Rp400 juta kepada Rezky Herbiyono sebagai pembayaran uang muka.
Pada bulan Juni 2015 bertempat di kantor Rezky di Jl. Bawean No.39 Surabaya, ia meminjam uang kepada Iwan Liman sejumlah Rp10 miliar yang akan dipergunakan untuk mengurus perkara PT MIT dikarenakan ia belum membayarkan fee pengurusan perkara PT MIT sebagaimana perjanjian. Pada saat itu Rezky menyampaikan kepada Iwan bahwa perkara tersebut sedang di-handle (diurus) oleh Nurhadi.
Gugatan Azhar
Untuk sengketa perdata kedua berkaitan dengan Azhar Umar bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diantaranya terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) yang didaftarkan tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana register perkara nomor 2/PDT.G/2015/PN Jkt.Pst Kemudian juga gugatan terkait dengan akta nomor 31 tertanggal 4 Juni 2014 tentang perubahan komisaris PT MIT yang didaftarkan tanggal 13 Februari 2015 sebagaimana register perkara nomor 65/PDT.G/2015/PN Jkt.Pst.
Selanjutnya Hiendra menghubungi Nurhadi melalui Rezky untuk mengupayakan pengurusan perkara dimaksud. Atas upaya yang dilakukan oleh Nurhadi dan Rezky selanjutnya PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh Azhar dan putusan ini dikuatkan oleh PT DKI Jakarta. Azhar pun mengajukan kasasi ke MA.
Oleh karena itu Hiendra meminta Hengky untuk menanyakan dan mendesak kembali Nurhadi dan Rezky terkait pengurusan perkara gugatan Azhar yang sedang diupayakan agar dimenangkan oleh Hiendra. “Bahwa untuk pengurusan perkara-perkara tersebut diatas, Terdakwa telah memberikan uang kepada Nurhadi melalui Rezky Herbiyono seluruhnya sejumlah Rp45,7 miliar yang pemberiannya disamarkan seolah-olah ada perjanjian kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) antara Terdakwa dengan Rezky Herbiyono,” terang penuntut.
Atas perbuatannya ini ia didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
