Begini Batas Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru
Utama

Begini Batas Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru

Kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum tetap dilindungi, sementara penghinaan yang merendahkan martabat Presiden dan lembaga negara diproses sebagai delik aduan.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra . Fotografer/RES
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra . Fotografer/RES

Pemerintah menegaskan tidak semua ekspresi yang bersifat keras atau tajam terhadap Presiden, Wakil Presiden, maupun lembaga negara dapat dipidana. Batas utamanya terletak pada perbedaan antara kritik dan penghinaan. Kritik dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang sah dalam negara demokrasi, sementara penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau martabat dengan cara merendahkan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra seiring berlakunya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur Pasal 218 terkait penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lebih dikenal pasal penghinaan Presiden. Kemudian Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Yusril menjelaskan perbedaan kritik dan penghinaan sejatinya sudah dikenal lama dalam praktik hukum pidana Tanah Air. KUHP baru tidak menciptakan definisi yang sepenuhnya baru, melainkan melanjutkan pemahaman yang selama ini berkembang melalui putusan pengadilan.

“Sebenarnya itu kan nanti akan berkembang yurisprudensi dalam putusan pengadilan, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP yang lama kan sebenarnya jelas betul apa yang dimaksud dengan kritik, apa yang dimaksud dengan penghinaan dan saya kira tidak akan jauh dari itu,” ujar Yusril saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/1/2026) kemarin.

Baca juga:

Dia menjelaskan, kritik pada dasarnya berisi analisis terhadap suatu kebijakan, tindakan, dan kondisi tertentu. Kritik juga mencakup penyampaian pendapat tentang letak kesalahan dan kemungkinan jalan keluar. Karakter ini membedakan kritik dari penghinaan yang lebih menekankan pada penggunaan kata-kata yang merendahkan martabat pribadi atau institusi.

“Jadi kalau kritik ya menyampaikan suatu analisis tentang sesuatu, menunjukkan dimana salahnya, gimana jalan keluarnya, kan seperti itu. Tapi kalau menghina kan tahu sendiri kan, menggunakan kata-kata yang merendahkan orang lain,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info