Pasal 24 diubah menjadi sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual. Persidangan dilaksanakan dengan infrastruktur (yang disediakan, red) pada pengadilan. Segala biaya yang timbul dari persidangan dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.
Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi berbunyi putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera sidang. Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik. Pengucapan putusan/penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP. Pengucapan daan pengunggahan putusan/penetapan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.
Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP. Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat.
Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 dalam Perma sebelumnya, disisipkan 1 bab yaitu Bab III A tentang Upaya Hukum, yang menyebutkan upaya hukum wajib dilakukan secara elektronik melalui SIP. Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, panitera pengadilan pengaju membuat akta pernyataan banding. Akta permohonan banding diunggah ke SIP. Pasal 28B-nya menyebutkan pembayaran panjar biaya dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening pengadilan.
Pasal 28C Bab IIIA dalam draf perubahan Perma ini, pemberitahuan permohonan banding, pengiriman, dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding/terbanding dilakukan secara elektronik pada SIP.
Bagi pembanding/terbanding yang tidak memiliki domisili elektronik, pemberitahuan dilakukan sesuai dengan tata cara dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3). Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP. Pemeriksaan berkas perkara dilakukan secara elektronik melalui SIP. Pemeriksaan berkas perkara bagi pembanding/terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik dilakukan melalui meja e-Court.
Pasal 28D-nya menyebutkan paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke pengadilan tingkat banding. Setelah pengiriman berkas banding itu, penerimaan memori banding dan/atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan.
