Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial bukan merupakan musuh manusia, melainkan sebatas alat yang membantu pekerjaan manusia supaya lebih mudah. Demikian disampaikan akademisi bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan Perdata, Deslaely Putranti dalam sebuah webinar, Sabtu (23/5/2026).
Desla berpendapat plagiarisme di era modern memiliki konteks berbeda dibandingkan sebelum AI digunakan secara luas. Sebelumnya, plagiarisme mencakup tindakan menyadur ide atau karya orang lain tanpa pengakuan, mengakui karya pihak lain sebagai milik sendiri, serta tidak mencantumkan sumber dalam penyusunan karya tulis.
Seiring perkembangan teknologi, makna plagiarisme turut bergeser seiring pemanfaatan AI dalam penyelesaian pekerjaan, terutama di bidang pendidikan dan penelitian. Generative AI (Gen AI) sendiri merupakan cabang kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan karya dengan memanfaatkan dataset dari karya manusia yang telah ada sebelumnya.
Penggunaan Gen AI dapat dikategorikan sebagai plagiarisme apabila memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, hasil mentah Gen AI disalin utuh tanpa modifikasi. Kedua, hasil parafrase AI digunakan tanpa perubahan. Ketiga, informasi yang dihasilkan bersifat palsu atau dikenal sebagai AI hallucination. Keempat, pengguna melakukan idea laundering, yakni ‘mencuci’ ide orang lain melalui Gen AI agar tampak sebagai gagasan sendiri. Kelima, plagiarisme dalam penulisan kode atau coding.
Baca juga:
- AI Masuk Dunia Hukum, Ini Istilah yang Perlu Dipahami Para Lawyer!
- Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh AI, DJKI Siapkan Kebijakan Lebih Adaptif dan Responsif
- Akademisi: Orisinalitas Karya Ilmiah Penting, Jangan Ketergantungan AI
Desla menilai perlu adanya batasan agar manusia tetap dapat memanfaatkan Gen AI tanpa terjerat plagiarisme. Pertama, menghindari penggunaan Gen AI sebagai pengganti seluruh proses berpikir manusia. Alih-alih mencari jawaban instan melalui AI, ia menyarankan eksplorasi berbagai sumber data seperti buku, jurnal, dan berita.
Kedua, memverifikasi setiap informasi yang diperoleh dari Gen AI karena AI hallucination sangat mungkin terjadi. Ketiga, menghindari penggunaan Gen AI untuk menyamarkan plagiarisme. Misalnya memparafrase karya orang lain agar seolah berasal dari pemikiran sendiri.
Kompleksitas penggunaan AI menjadi tantangan di berbagai aspek kehidupan. Di dunia akademik, karya Gen AI kini sulit dibedakan dari hasil karya manusia. Sementara banyak institusi pendidikan belum memiliki standar operasional prosedur pemanfaatan AI.
“Kebijakan kampus dan sekolah belum seragam dalam menentukan bagaimana penggunaan AI,” ujar Desla.
Sebagai upaya mengurangi plagiarisme akibat pemanfaatan AI, Desla menyarankan penggunaan AI sebatas untuk brainstorming ide, memeriksa tata bahasa, menyusun kerangka tulisan, membantu koding, merangkum literatur, dan penerjemahan.
Dalam penulisan, penulis juga harus mencantumkan sitasi secara benar sesuai metode yang digunakan. Selain itu, penggunaan Gen AI untuk parafrase harus disertai pemahaman, sehingga hasilnya tidak sekadar disalin, tetapi disesuaikan dengan konteks penulisan. Kedua hal tersebut dinilai penting untuk menghindari plagiarisme.
Belum ada aturan khusus
Dalam peraturan perundangan banyak aturan berkaitan dengan AI. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Meski demikian, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual. Desla menyinggung revisi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikabarkan akan memuat klausul mengenai pemanfaatan AI.
Desla memaparkan sejumlah kasus di luar negeri, seperti gugatan terhadap Midjourney dan OpenAI di Amerika Serikat terkait penggunaan database gambar tanpa izin penciptanya. Ia juga menyoroti Singapura dan Korea Selatan telah memiliki regulasi terkait AI. Meski proses pembentukan regulasi di Indonesia cukup panjang, ia berharap Indonesia dapat segera menyusul negara-negara tersebut.
















