Untuk mencapai target yang ada, Indonesia harus bisa melakukan transformasi perekonomian. Dalam hal ini Bappenas telah menyuguhkan 6 strategi besar dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Antara lain pertama, sumber daya manusia yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.
Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, perekonomian hijau. Keempat, transformasi digital. Kelima, integrasi ekonomi domestik. Keenam, relokasi atau pemindahan ibu kota. "Kemarin DPR baru saja mengumumkan dan mengesahkan UU Ibu Kota Negara dan Ibu Kota baru kita akan bernama Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur."
Namun demikian, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai seluruh agenda yang ada. Misalnya, peran sektor swasta dalam menerapkan SDGs menjadi sangat penting. Sektor swasta dapat memberikan atau diberikan saluran channel dalam berbagai kegiatan SDGs dalam pencapaian 2030 Indonesia.
Menjawab hal tersebut, Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia SDGs untuk tahun 2021-2024 telah diluncurkan pada Konferensi Tahunan SDGs 2021. Pada ajang ini, terdapat lebih dari 210 aktor non negara telah mengumumkan kontribusinya dan menyerahkan program serta kegiatan mereka dimasukan ke dalam RAN SDGs.
Bappenas telah menjalin kerja sama erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Global Reporting Initiative (GRI), dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam rangka menyelaraskan format laporan keberlanjutan atau Sustainability Report hingga ke dalam Matrix 4 dalam RAN SDGs. Hal ini untuk memudahkan sektor swasta melaporkan dan menyerahkan apa saja program mereka terkait agenda SDGs.
Dalam kesempatan yang sama, European Union (EU) Ambassador untuk Indonesia dan Brunei Darusalam, H.E. Vincent Piket menyampaikan apresiasinya, “Bagi kami, Indonesia adalah mitra yang sangat penting, khususnya untuk mencapai SDGs. Saya sangat mengetahui bahwa Bappenas dan kementerian lainnya bekerja dengan amat keras mengembangkan kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan telah banyak proyek di Indonesia yang mempromosikan SDGs sebagai targetnya.”
%20Ambassador%20untuk%20Indonesia%20dan%20Brunei%20Darusalam%20H.E.%20Vincent%20Piket.jpg "Hukumonline.com")
European Union Ambassador untuk Indonesia dan Brunei Darusalam, H.E. Vincent Piket.
Untuk itu, EU dengan giat menunjukan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Bukan hanya dalam pembangunan, namun juga kerja sama dalam hal perdagangan dan ekonomi. Salah satu hasil negosiasi yang dia sebutkan adalah perjanjian kemitraan yang komprehensif adalah Single European Payment Area (SEPA). Vincent menambahkan telah banyak ekonom yang memperhitungkan keberadaan SEPA nantinya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia ke depan.