Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda yang diadopsi semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Terdapat 17 SDGs yang merupakan seruan untuk bertindak bagi seluruh negara tanpa terkecuali dalam kemitraan global. Tujuan-tujuan tersebut diformasikan sebagai strategi global dalam rangka mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya yang dunia hadapi.
Untuk itu, Indonesia termasuk salah satu dari negara-negara yang berkontribusi untuk mencapai goals yang telah dicanangkan sebelum tahun 2030. Sebelumnya, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud peran aktif pemerintah dalam mencapai SDGs tersebut.
“SDGs telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Seluruh 17 goals dari SDGs didukung 7 agenda pembangunan Indonesia. Indonesia berkomitmen terhadap pembangunan nasional, khususnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan juga National Determined Contribution (NDC) yang telah menjadi komitmen bersama negara anggota Perjanjian Paris,” kata Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam Launch of the 3rd Edition of EuroCham Indonesia's Contribution to SDGs - Indonesia's Partners in Sustainable Development Report, Rabu (19/1/2022).
Berkenaan dengan NDC, dalam pemaparannya dia menjelaskan Indonesia telah mentargetkan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% (unconditional) dan 41% (conditional). Untuk mewujudkan ini, kemudian dibentuk Low Carbon Development Indonesia (LCDI) untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. (Baca Juga: Perlu Keseriusan Menjalankan SDGs)
Dia menerangkan eksistensi inisiatif pembangunan rendah karbon atau LCDI didasarkan pada pendekatan yang ilmiah, sehingga menghasilkan kontribusi kepada RPJMN 2020-2024. Bappenas sendiri meletakkan LCDI sebagai prioritas nasional. Mengingat pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu indikator dalam pembangunan nasional. Sedangkan, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan LCDI termasuk transisi energi, menajemen sampah, dan membangun sektor industri hijau.
Untuk mencapai SDGs, pemerintah telah memasukan isu keberlanjutan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Indonesia melalui Peraturan Presiden No.85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pada tahun ini, rencana kerja tahunan bertemakan mencapai pembangunan atau pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
“Pemulihan ekonomi Indonesia juga akan didorong oleh pembangunan rendah karbon bersama peningkatan atau perbaikan nilai tambah ekonomi, keamanan pangan, peningkatan distribusi infrastruktur, dan kualitas layanan digital. Untuk dapat tumbuh lebih lanjut, Indonesia perlu tumbuh sebesar 6% rata-rata setelah pandemi Covid-19 untuk bisa melepaskan diri dari jebakan middle income sebelum tahun 2045 mendatang,” ujar Amalia.
Untuk mencapai target yang ada, Indonesia harus bisa melakukan transformasi perekonomian. Dalam hal ini Bappenas telah menyuguhkan 6 strategi besar dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Antara lain pertama, sumber daya manusia yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.
Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, perekonomian hijau. Keempat, transformasi digital. Kelima, integrasi ekonomi domestik. Keenam, relokasi atau pemindahan ibu kota. "Kemarin DPR baru saja mengumumkan dan mengesahkan UU Ibu Kota Negara dan Ibu Kota baru kita akan bernama Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur."
Namun demikian, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai seluruh agenda yang ada. Misalnya, peran sektor swasta dalam menerapkan SDGs menjadi sangat penting. Sektor swasta dapat memberikan atau diberikan saluran channel dalam berbagai kegiatan SDGs dalam pencapaian 2030 Indonesia.
Menjawab hal tersebut, Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia SDGs untuk tahun 2021-2024 telah diluncurkan pada Konferensi Tahunan SDGs 2021. Pada ajang ini, terdapat lebih dari 210 aktor non negara telah mengumumkan kontribusinya dan menyerahkan program serta kegiatan mereka dimasukan ke dalam RAN SDGs.
Bappenas telah menjalin kerja sama erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Global Reporting Initiative (GRI), dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam rangka menyelaraskan format laporan keberlanjutan atau Sustainability Report hingga ke dalam Matrix 4 dalam RAN SDGs. Hal ini untuk memudahkan sektor swasta melaporkan dan menyerahkan apa saja program mereka terkait agenda SDGs.
Dalam kesempatan yang sama, European Union (EU) Ambassador untuk Indonesia dan Brunei Darusalam, H.E. Vincent Piket menyampaikan apresiasinya, “Bagi kami, Indonesia adalah mitra yang sangat penting, khususnya untuk mencapai SDGs. Saya sangat mengetahui bahwa Bappenas dan kementerian lainnya bekerja dengan amat keras mengembangkan kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan telah banyak proyek di Indonesia yang mempromosikan SDGs sebagai targetnya.”
%20Ambassador%20untuk%20Indonesia%20dan%20Brunei%20Darusalam%20H.E.%20Vincent%20Piket.jpg "Hukumonline.com")
European Union Ambassador untuk Indonesia dan Brunei Darusalam, H.E. Vincent Piket.
Untuk itu, EU dengan giat menunjukan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Bukan hanya dalam pembangunan, namun juga kerja sama dalam hal perdagangan dan ekonomi. Salah satu hasil negosiasi yang dia sebutkan adalah perjanjian kemitraan yang komprehensif adalah Single European Payment Area (SEPA). Vincent menambahkan telah banyak ekonom yang memperhitungkan keberadaan SEPA nantinya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia ke depan.