Mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen penting dalam hukum bisnis untuk menyelesaikan sengketa utang. Termasuk menjaga keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor. Dalam praktiknya, mekanisme ini memastikan pembagian harta secara adil serta membuka peluang restrukturisasi pembayaran utang bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan.
Partner Altruist Lawyer, Febryan R. Yusuf, mengatakan kepailitan adalah putusan pengadilan yang menyita seluruh harta debitor, baik yang dimiliki saat putusan dijatuhkan maupun yang diperoleh kemudian hari. Sementara, PKPU merupakan proses restrukturisasi utang berdasarkan undang-undang yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga.
“Melalui mekanisme kepailitan, sistem hukum berupaya menghindari perebutan harta debitor ketika terdapat beberapa kreditor yang memiliki tagihan secara bersamaan,” ujar Febryan dalam Pelatihan Hukumonline 2026 bertajuk “Memahami Kepailitan & PKPU sebagai Instrumen Hukum untuk Perlindungan Aset dan Keberlanjutan Usaha”, Kamis (12/3/2025).
Ia menerangkan tujuan utama kepailitan adalah menghindari perebutan harta debitor ketika terdapat beberapa kreditor yang memiliki tagihan pada waktu bersamaan. Selain itu, kepailitan juga bertujuan menjamin pembagian harta debitor secara proporsional sesuai asas paripasu pro rata berdasarkan besaran dan jenis piutang.
Baca juga:
- Peliknya Pemberesan Aset Digital dalam Kepailitan
- Menyoal Akibat Hukum Putusan Pailit dari Proses PKPU
- Reformasi Kepailitan Tak Bisa Lagi Domestik, Globalisasi Tuntut Sistem Restrukturisasi Adaptif
.jpg "Hukumonline.com")
Suasana peserta pelatihan yang digelar Hukumonline. Fotografer/RES
Melalui mekanisme ini diharapkan dapat mencegah debitor bertindak tidak adil dengan hanya mengutamakan kreditor tertentu. Kemudian memastikan hak para kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dari harta debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.
Sedangkan PKPU bertujuan memberikan ruang restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian yang diajukan kepada para kreditor, baik kreditor preferen, separatis, maupun konkuren. Dalam hukum nasional, pengaturan kepailitan dan PKPU terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
