Pemerintah berupaya memberi kemudahan perizinan berusaha dengan menerbitkan sejumlah regulasi salah satunya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko. Konsultan Easybiz, Andrey, mengatakan beleid itu menyempurnakan sistem perizinan online single submission (OSS) menjadi Risk Based Approach (RBA) atau berbasis risiko.
“Sejak ada OSS-RBA pemerintah mencoba memberi kemudahan kepada pelaku usaha karena PP 28/2025 ini cukup detail dan mudah dimengerti ketika dibaca,” kata Andrey dalam kegiatan Hukumonline Subscribers Meet Up bertema OSS-RBA 2026: Transformasi Perizinan Berusaha dan Harmonisasi Sistem Dalam PP No.28 Tahun 2025, Rabu (11/02/2026).
Dampak penyempurnaan itu terhadap perizinan berusaha antara lain penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), perubahan klasifikasi risiko, penyesuaian dokumen dan komitmen, kewajiban pelaporan dan pemenuhan standar serta sinkronisasi data (AHU-OSS-BPS). Berdampak juga terhadap tampilan baru di laman OSS. Misalnya pengajuan persyaratan dasar tata ruang (PD) dan perizinan berusaha (PB) ada dalam satu form.
Pengajuan persyaratan PD dan PB dapat dilakukan terpisah sehingga dapat mengakomodasi pelaku usaha yang membutuhkan PD tanpa PB. Pelaku usaha hanya dapat mengajukan 1 KBLI dalam 1 lokasi, tapi bisa juga mengajukan permohonan multi KBLI dalam 1 lokasi.
Baca juga:
- Pemerintah Perkuat Perizinan Berbasis Risiko, OSS Jadi Tulang Punggung PP 28/2025
- Pelaku Usaha Perlu Tahu! Ini Perubahan Penting Sistem OSS Berbasis PP 28/2025
- PP 28/2025 Pertegas Kepastian Perizinan Usaha Berbasis Risiko lewat OSS-RBA
Andrey saat menjelaskan lima persoalan dan tiga kunci yang dihadapi pelaku usaha. Fotografer/HFW
Alur bisnis proses OSS sebagaimana PP 28/2025 terdiri dari 3 tahap. Pertama, buka menu ‘Tambah Lokasi,’ pilih menu matra Darat/Hutan/Laut, unggah file, mengisi detail alamat usaha, pilih di dalam/luar kawasan, dan simpan abstraksi lokasi. Kedua, proses PD dimulai dari buka menu ‘Kelola Kegiatan,’ dilanjutkan pilih abstraksi, mengisi detail kegiatan (KBLI dan ruang lengkap), mengisi data bangunan, pemenuhan persyaratan-persyaratan dasar, dan verifikasi persyaratan dasar.
Ketiga, persyaratan dasar terverifikasi, diawali dengan klik lanjut, mengisi data kegiatan usaha, mengisi data investasi dan nilai penjualan tahunan, memilih sumber dana, mengisi data tenaga kerja WNI/WNA. Kemudian mengisi data tenaga kerja disabilitas, validasi risiko, penapisan lingkungan di Amdalnet, pernyataan mandiri, pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, pernyataan mandiri, penapisan lingkungan di Amdalnet, dan terakhir validasi risiko.
