Waktu yang diberikan pembuat UU untuk melakukan verifikasi ulang yakni 30 hari kerja sejak keberatan diajukan masyarakat hukum adat. Bila praktiknya tidak terdapat pihak yang keberatan atas hasil verifikasi, maka panitia masyarakat hukum adat dapat langsung melakukan validasi. Tentunya, proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi.
Ketiga, tahap validasi. Kegiatan validasi merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi yang dilakukan panitia masyarakat hukum adat. Lamanya kegiatan validasi dilakukan dalam kurun waktu 15 hari kerja. Hasilnya pun dituangkan dalam berita acara validasi.
Kemudian, panitia masyarakat hukum adat menyampaikan laporan hasil validasi ke pihak Menteri terkait (Menteri Kehutanan) untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat,” demikian bunyi rumusan Pasal 18 ayat (4) RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
Keempat, tahap penetapan. Dalam rumusan Pasal 19 RUU tersebut, pihak yang melakukan penetapan terhadap masyarakat hukum adat adalah Menteri terkait. Penetapan diputuskan setelah pihak kementerian mendapatkan kelengkapan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang mengajuan pengakuan dari negara.
“Menteri menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia masyarakat hukum adat dalam bentuk keputusan Menteri.”
















