Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi di berbagai daerah nusantara, Lombok semakin menunjukkan potensi pertumbuhannya. Tak saja di sektor sektor pariwisata, tapi juga infrastruktur, hingga investasi bisnis.
Banyaknya investor yang datang ke Lombok membuat berbagai perkembangan juga membawa tantangan baru dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Di sinilah peran konsultan hukum menjadi sangat krusial.
Salah satunya yang masih bertahan dan terus berkembang adalah Lombok International Law Office (LILO Consultants). Konsultan hukum ini menjadi salah satu yang mampu beradaptasi dengan dinamika lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat Lombok. Tak saja di tingkat pemerintahan maupun bisnis, tapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang.
“Salah satu cara agar kami dapat terus berkembang adalah update dengan kemajuan teknologi. Untuk tetap beradaptasi, kami memiliki tim teknologi tersendiri,” ujar CEO LILO Consultants, Ni Luh Suarni kepada Hukumonline, Kamis (7/11/2024) kemarin.
Baca juga:
- Strategi Jitu Kelola Kantor Hukum Ala Generasi Penerus Advokat Senior
- Cerita Mengelola Kantor Hukum di Kota Besar
- Cara Law Firm Legendaris Mempertahankan Excellent Service
LILO Consultants menyediakan konsultasi hukum dan keuangan bagi para investor dari seluruh dunia selama bertahun-tahun. Hampir 90 persen kliennya merupakan ekspatriat. Pengetahuan dan kompetensi mengenai masalah hukum dan keuangan di Lombok. Termasuk yang berkaitan dengan real estate dan tenaga kerjanya pun sangat berpengalaman.
Ni Luh tak mengelak banyak tantangan yang dihadapi selama menjalankan kantor konsultannya. Salah satunya soal peraturan yang telah ada, namun sistem pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Boleh dibilang peraturan yang telah dibuat belum diimplementasikan secara baik.
“Itu tantangan paling menghambat,” jelas Ni Luh.
Hal itu diamini oleh Legal Communicator LILO Consultants, yaitu Asry Ayu Diliyanti. Selama LILO Consultants beroperasi, sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sangat kurang. Hal ini menjadi salah satu penghambat konsultan hukum memberikan informasi dengan klien.
