Terakhir, seorang bidan diwajibkan mengantongi izin praktik berupa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Pasal 1 angka 12 UU Kebidanan menyebukan, “Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya singkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan”. Pemerintah daerah kabupaten/kota mesti menerbitkan SIPB paling lama 15 hari sejak pengajuan SIPB diterima.
Adapun syarat mendapat SIPB yakni memiliki STR yang masih berlaku dan tempat berpraktik. Pasal 25 ayat (6) menegaskan SIPB dapat dinilai berlaku sepanjang STR masih berlaku. Nantinya, lokasi tempat praktik kebidanan ini tercantum dalam SIPB. SIPB ini berlaku untuk tempat praktik kebidanan secara mandiri dan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan lebih detil mengenai izin praktik kebidanan bakal diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Menteri Kesehatan).
UU Kebidanan ini pun mengatur ketidakberlakuan sebuah SIPB. Seperti, bidan pemilik SIPB meninggal dunia; habis masa berlakunya; SIPB dicabut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; tidak berlaku atas permintaan sendiri. Bidan yang tempat praktiknya tidak sesuai dengan yang tercantum di SIPB, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan praktik kebidanan, atau pencabutan izin praktik.
Selain itu, UU Kebidanan ini mengancam sanksi administratif bagi penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang mendayagunakan bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB. Sanksinya berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan praktik kebidanan, atau pencabutan izin.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri,” demikian bunyi Pasal 30 ayat (3) UU tentang Kebidanan. Baca Juga: DPR Setujui Tiga RUU Ini Menjadi UU
