Pengajuan usulan harus disertai dengan urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang dingin diwujudkan, pokok pikiran, hingga arah pengaturan. Pengajuan usulan di luar program perencanaan penyusunan Permen dibahas dalam rapat koordinasi dengan melibatkan pimpinan unit eselon I terkait. Hasilnya kemudian disampaikan ke menteri melalui Sekjen untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Bila mendapat persetujuan menteri, pemrakarsa dapat menyusun rancangan Permen.
Dalam penyusunan rancangan Permen, pemrakasa dapat membentuk tim yang terdiri dari unit teknis di lingkungannya, unit eselon I terkait, biro hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan rancangan permen dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, dan akademisi yang menguasai substansi aturan yang akan dibuat.
Namun bila dalam prosesnya di tengah jalan terdapat permasalahan penyusunan rancangan Permen, pemrakasa melapor ke menteri melalui Sekjen untuk mendapat keputusan dan arahan. Bila tidak, pemrakasa menyampaikan rumusan akhir rancangan Permen disertai keterangan penyusunan ke menteri melalui Sekjen.
Selanjutnya, terhadap rancangan Permen yang rampung tahap penyusunan dilakukan pengharmonisasian oleh Sekjen melalui biro hukum. Dalam rapat pengharmonisasian melibatkan perwakilan dari unit kerja teknis di lingkungan pemrakarsa, unit eselon I terkait, dan biro hukum. Dapat pula mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi berkaitan dengan materi rancangan Permen.
Kepala Biro Hukum mengembalikan draf rancangan Permen ke pemrakarsa agar disempurnakan atau melapor permasalahan dalam pengharmonisasian ke menteri melalui Sekjen agar diberikan arahan dan keputusan. Setelah rampung di tingkat pengharmonisasian, rancangan Permen dituangkan ke dalam 3 naskah asli untuk mendapatkan penetapan. Salah satu dari 3 naskah asli itu dibubuhi paraf oleh pejabat struktural setingkat eselon II yang membidangi substansi dan sekretaris pada unit Pemrakarsa. Kemudian juga paraf dari Kepala Biro Hukum, pemrakarsa, dan Sekjen.
Setelah rancangan Permen ditandatangani Menteri untuk menjadi Permen, kemudian diberikan nomor, tanggal penetapan dan cap Menteri oleh Biro Umum. Permen dengan 3 naskah asli dan 1 softcopy tersebut kemudian disodorkan ke Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam berita negara.
Selanjutnya, Permen yang telah diundangkan dalam berita negara dibuatkan salinan sesuai dengan naskah aslinya oleh Kepala Biro Hukum. Terhadap naskah asli yang dibubuhi paraf beserta salinan naskah asli disimpan dan didokumentasikan oleh Biro Umum. Selanjutnya, Permen tersebut disebarluaskan dalam bentuk salinan oleh Kepala Biro Hukum dan unit eselon I terkait.
“Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi, lokakarya, dan/atau forum tatap muka,” demikian bunyi redaksional Pasal 27 Permenaker No.8 Tahun 2015 ini.
