“Di nasional mungkin oposisi tapi di daerah ternyata bisa berkoalisi. Ini tidak mendukung dalam sistem politik yang sehat dalam demokrasi. Kemudian, para gubernur dan kepala daerah rata-rata mereka posisinya berperan sebagai manajer sehingga nuansa politik hampir tidak ada. Jadi, kalau manajer itu lebih profesional untuk menyelesaikan problem masyarakat dan hubungannya dengan partai politik tidak mendominasi ruang kerja. Lalu juga check and balance di AS juga berjalan baik. Pihak yang jadi pengawas eksekutif tidak bisa dipecat oleh eksekutif. Sedangkan, Indonesia semua bisa dicopot maka kepala daerah menjadi on top,” ungkap Topan
Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menonaktifkan tiga PNS setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Itu aturan kepegawaian, apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dinonaktifkan. Jadi kita ikuti aturan itu," ungkap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan saat ditemui di Cibinong, Bogor, Kamis (28/4) seperti dilansir Antara.
Tiga PNS tersebut, yaitu Maulana Adam Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ihsan Ayatullah Kasubid Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Rizki Taufik Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR.
Iwan menyebutkan bahwa Pemkab Bogor akan menempatkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tiga jabatan tersebut sebelum melakukan mutasi jabatan secara resmi. "Nanti kalau masalah pergantian ada prosedurnya, ada prosesnya. Sementara ini mungkin menunjuk Plt," kata Iwan.
Meski begitu, menurutnya, Pemkab Bogor menyiapkan tim pendampingan hukum bagi tiga PNS tersebut, termasuk untuk Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin yang ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka.
Di samping itu, pihaknya telah membentuk Tim "Liaison Officer" (LO) untuk intens berkomunikasi dengan Ade Yasin, khusus menyelesaikan pemberkasan Pemkab Bogor yang sudah terlanjur ditangani sebelum ditangkap KPK.
"Karena banyak pemberkasan atau pelayanan publik harus diselesaikan dan masih ditandatangani Ibu (Ade Yasin). Jadi Tim LO itu untuk berkomunikasi dan bertemu bupati dalam rangka penandatanganan berkas," terangnya.