Kasus antara Tempo dan Menteri pertanian Amran Sulaiman mengemuka setelah muncul aduan terhadap pemberitaan Tempo berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” yang tayang di akun X dan Instagram Tempo.co pada 16 Mei 2025. Pada bagian isi dari judul tersebut dikemukakan tentang kondisi gabah rusak yang diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Melalui kebijakan any quality Bulog tetap menyerap gabah dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilo gram.

Akibat kebijakan tersebut petani tergiur dan melakukan tindakan yang menguntungkan sepihak. Dalam artikel tersebut disebutkan petani melakukan penyiraman terhadap gabah kualitas bagus agar menambah berat timbangan. Akibatnya dagangan gabah yang diserap oleh Bulog menjadi rusak. Menurut Tempo, Menteri Pertanian sendiri sudah mengakui kondisi tersebut sebagaimana dalam kutipan artikel “Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah”.
Atas pemberitaan Tempo tersebut akhirnya Amran Sulaiman selaku Menteri pertanian mengajukan gugatan kepada Tempo membayar ganti rugi lebih dari Rp200 miliar karena dianggap merusak citra dan reputasinya, serta nama baik Kementerian Pertanian, karena laporan sampul pemberitaan Tempo bertajuk “Poles-poles Beras Busuk” itu. Tempo melayangkan eksepsi dan pada akhirnya gugatan tersebut tidak diterima oleh PN Jakarta Selatan.
Pertimbangan utama majelis hakim dengan mengutip ahli yang dihadirkan dalam persidangan pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait produk jurnalistik (pemberitaan) yang tidak benar, harus melalui pengaduan melalui Dewan Pers, bukan ke Pengadilan. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), perbaikan pemberitaan harus disampaikan oleh teradu kepada pengadu. Jika Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi tidak dijalankan, pengadu dapat melaporkan kepada Dewan Pers kembali. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa teradu (media) tidak menjalankan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).
Sebenarnya atas sengketa yang terjadi, Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025. Dewan Pers menyatakan pemberitaan Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 (tidak akurat dan melebih-lebihkan) serta Pasal 3 (mencampur fakta dan opini yang menghakimi). PPR tersebut merekomendasikan agar Tempo mengganti judul poster, meminta maaf, melakukan moderasi konten, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi kepada Dewan Pers. Tempo telah memenuhi rekomendasi tersebut dalam batas waktu 2×24 jam.
Dari apa yang terjadi dari sengketa tersebut dapat diungkapkan bahwa, kebebasan pers masih memiliki hambatan dalam bentuk pembungkaman. Upaya yang dilakukan oleh Amran terlebih sebagai Menteri Pertanian menjadi preseden buruk dan berbahaya karena mengancam kebebasan pers dan demokrasi.
Sengketa atas pemberitaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui instrumen hak jawab, hak koreksi maupun Mediasi oleh Dewan Pers. Mengapa harus menggunakan cara ini? Karena produk jurnalistik merupakan produk intelektual kritis yang dalam konteks pemulihan keseimbangannya dilakukan melalui cara etis korektif dan nonrepresif. Selain itu, secara filosofis hak jawab, hak koreksi merupakan dasar dari prinsip keadilan, keseimbangan informasi, dan penghormatan terhadap manusia.
Penggunaan instrumen hukum litigasi yang bersifat imperatif tidaklah tepat dan justru akan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Sengketa jurnalistik harus dipahami bukan sebagai sengketa hukum, melainkan sengketa etik karena terjadi miss interpretasi atas realitas yang dibaca. Jika muncul kerugian atas pemberitaan yang ada yang dilakukan dengan memulihkan posisi pihak yang dirugikan melaui ruang klarifikasi, koreksi maupun mediasi bukan dengan menghukum pers. Hal ini sejalan dengan makna filosofisnya bahwa hak jawab dan hak korektif merupkan bagian dari perwujudan keadilan korektif.
Menurut Aristoteles, keadilan korektif (corectif Justice) merupakan upaya memulihkan keseimbangan akibat kekeliruan pihak lain (non intention crime) bisa dalam bentuk pemberitaan yang keliru, tidak berimbang, atau menimbulakn dampak reputasional. Sehingga hak jawab, hak koreksi merupakan mekanisme etis menuju pada keadilan korektif untuk menyeimbangkan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial.
Mekanisme etis dalam bentuk hak jawab, koreksi maupun melalui mediasi Dewan Pers dalam penyelesiaan sengketa jurnalistik juga merupakan bagian dari etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Basisnya adalah itikad baik dan keberadaban, sehingga baik media maupun subyek berita harus sama-sama menjungjung tinggi hal tersebut. Pers juga harus mempertimbangkan atas dampak dari pemberitaan yang dilakukan baik terhadap individu dan sosial. Subyek berita apalagi pejabat publik juga harus menyadari bahwa aktivitasnya sepanjang berkenaan dengan tugas jabatan, publik berhak atas informasi yang proporsional. Hak jawab hadir sebagai pengakuan bahwa pemberitaan memiliki daya konstruktif sekaligus destruktif, sehingga pers berkewajiban menyediakan ruang pemulihan ketika dampak negatif terjadi, baik karena kekeliruan fakta maupun ketidaklengkapan konteks.
Untuk mendukung terhadap mekanisme etis dari sengketa jurnalistik, dibutuhkan keberadaan Dewan Pers yang kredibel. Sengketa pers bukanlah medan balas dendam hukum, melainkan ruang koreksi demokratis. Di sinilah Dewan Pers menjadi jembatan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak warga negara. Dewan pers memiliki peran strategis dan taktis dalam hal menjaga kemerdekaan pers dan kepentingan publik, sebagai forum penyelesaian sengketa yang berkeadilan, serta menjadi penyeimbang antara pers dengan pihak yang dirugikan.
Penting pula untuk ditegaskan kembali bahwa perkara antara Tempo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola preseden peradilan yang telah lama dan konsisten dalam menempatkan sengketa pemberitaan sebagai sengketa pers. Dalam berbagai putusannya, pengadilan berulang kali menegaskan bahwa sengketa atas produk jurnalistik tidak dapat serta-merta dibawa ke meja hijau, tetapi harus lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Mahkamah Agung, misalnya, dalam Putusan No. 3176 K/Pdt/2010 terkait gugatan terhadap Harian Rakyat Merdeka, secara tegas menyatakan gugatan perdata tersebut tidak dapat diterima karena penggugat mengabaikan hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Preseden serupa juga tampak dalam perkara gugatan perdata senilai Rp100 triliun terhadap enam media di Makassar: Antara, RRI, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, dan Kabar Makassar. Dalam perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan prematur, karena objek sengketa adalah pemberitaan pers dan belum pernah diuji melalui Dewan Pers. Putusan ini menjadi penanda penting bahwa doktrin penyelesaian sengketa pers tidak hanya hidup di Mahkamah Agung atau pengadilan Jakarta, tetapi juga telah berkembang menjadi praktik yudisial di daerah, membentuk konsistensi nasional dalam perlindungan kemerdekaan pers.
Pada titik ini, sejumlah sengketa pers melalui jalur pengadilan, yang dipertaruhkan bukan semata-mata benar atau salahnya sebuah berita, melainkan cara negara dan pejabat publik menyikapi kritik. Gugatan hukum yang melompati mekanisme Dewan Pers hanya akan menciptakan preseden buruk dan iklim ketakutan bagi jurnalisme. Ke depan, sengketa pers harus lebih berorientasi pada penyelesian etik dengan fungsi Dewan Pers yang kuat.
*) Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















