Perubahan iklim memang bukan lagi sekedar masalah nasional, namun sudah menjadi permasalahan hampir seluruh bangsa di dunia, termasuk Australia. Di negeri Kangguru itu ternyata juga banyak gugatan hukum mengenai perubahan iklim yang diajukan baik oleh masyarakat adat, maupun para aktivis setempat.
Dalam acara Seminar Internasional dengan tema “Judiciaries and Climate Justice: Global Perspective on Resolving Environmental Dispute” yang diadakan di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Rabu (1/10/2025), Chief Justice of the Federal Court of Australia, Debra Mortimer berbagi kisah mengenai perkara perubahan iklim yang terjadi di negaranya.
Ia memulai dengan perkara Eddie Mabo yang menggugat kepemilikan tanah adat kepada pemerintah Australia. Kasus ini berhasil mereformasi hukum di Australia yang tadinya bersifat statis tanpa melihat berbagai aspek lain yang terjadi.
"Undang-undang harus berkembang dan sesuai dengan prinsip, dan perlu sesuai perkembangan zaman. Ini penting sekali karena kasus pemanasan global akan terus berkembang," ujar Debra.
Baca Juga:
Lembaga Peradilan Didorong Berperan Aktif Wujudkan Keadilan Iklim
Refleksi 30 Tahun ICEL untuk Hukum Perubahan Iklim di Indonesia
Kemudian ada perkara yang diajukan penduduk asli Kepulauan Tiwi. Mereka menolak pembangunan pipa-pipa sebuah perusahaan karena mengganggu arwah para leluhur, dan gugatan ini ditolak pengadilan karena argumentasinya dianggap tidak cukup untuk membatalkan pembangunan tersebut.
Selanjutnya, ada pembangunan tambang batubara, yang masyarakat menganggap akan mengganggu lingkungan hidup. Kasus ini dibawa ke Tribunal yaitu sebuah badan penyelesaian sengketa dan meninjau keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Perkara ini pun akhirnya ditolak.
Ada juga perkara-perkara lingkungan hidup yang permohonannya diterima. Ini biasanya melampirkan bukti yang kuat seperti mengancam kelestarian hewan tertentu, atau akan adanya kepunahan. Dan nantinya, perkara ini akan menjadi trigger berbagai perkara lainnya.
















