Berantas Eksploitasi Seksual Anak Butuh Kolaborasi Serius
Terbaru

Berantas Eksploitasi Seksual Anak Butuh Kolaborasi Serius

ASEAN siap berkolaborasi dengan menuangkan komitmen bersama melalui ragam kebijakan.

Ferinda K Fachri
Bacaan 2 Menit
Yanti Kusumawardhani dalam ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation, Kamis (8/8/2024) lalu. Foto: FKF
Yanti Kusumawardhani dalam ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation, Kamis (8/8/2024) lalu. Foto: FKF

Kolaborasi serius harus dilakukan oleh negara-negara dalam menumpas kejahatan lintas batas seperti eksploitasi seksual anak. Hal ini telah disadari oleh negara-negara anggota ASEAN dalam penyalahgunaan penyedia layanan keuangan untuk transaksi hasil kejahatan itu.

ASEAN telah menerapkan kerangka regulasi yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak termasuk kekerasan seksual. ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Against Children, Regional Action Plan for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN (ASEAN RPA on COEA) dan lainnya menjadi wujud komitmen bersama dalam isu ini.

Baca juga:

“Namun era digital telah membawa tantangan baru, seperti eksploitasi seksual daring dan kejahatan dunia maya lainnya yang menyasar anak-anak. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk tetap proaktif dan mengadaptasi strategi untuk melawan ancaman yang terus berkembang,” ucap Yanti Kusumawardhani, Perwakilan Indonesia untuk Hak Anak di ASEAN Commission on the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Yanti menyampaikannya dalam ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation, Kamis (8/8/2024) lalu.  

Namun, ada tiga hambatan yang kerap mengganjal ASEAN dalam upaya konkret bersama dalam isu ini. Pertama, masalah yurisdiksi. Masih perlu penyelarasan dan koordinasi lintas batas dalam mencegah penyalahgunaan penyedia layanan keuangan.

Kedua, terkait kesadaran publik. Tepatnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Kerja sama sinergis untuk memberi perlindungan bagi anak menjadi hal yang sangat diperlukan.

Ketiga, polemik kemajuan yang cepat dari teknologi keuangan yang dibarengi dengan munculnya produk dan layanan keuangan baru. Negara-negara anggota ASEAN harus adaptif dalam menghadapi ancaman yang muncul.

Yanti mengajukan empat rekomendasi untuk mengatasi hambatan-hambatan perlindungan anak dari eksploitasi seksual di kawasan ASEAN: memperkuat kerja sama regional; memberdayakan anak-anak dan keluarga; mendorong sistem keuangan yang inklusif; serta adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Fachrizal Afandi ikut memberi saran dalam konferensi internasional itu. “Kemajuan pesat teknologi keuangan perlu diakomodir dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita untuk mengatasi tren yang ada,” ucap Fachrizal.

Ia menilai kebijakan yang ada harus diperluas tidak lagi sebatas mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pelaku. “Hal ini memerlukan kolaborasi para pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan lembaga penegak hukum. Khususnya lembaga keuangan memegang peran penting dalam upaya ini,” katanya.

Posisi lembaga keuangan dalam siklus kejahatan eksploitasi seksual anak dinilainya mampu mendeteksi dan mencegah transaksi tersebut. Peran aktif dari pihak lembaga keuangan akan sangat membantu perlindungan anak-anak dari transaksi eksploitasi seksual. Ia merujuk prinsip Know Your Customer dalam industri layanan keuangan yang harusnya bisa diarahkan pada upaya perlindungan ini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info