(Baca Juga: Pemerintah Berpotensi Bawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO)
Bagi Irfan, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan pemerintah mengingat Indonesia memiliki masalah di sektor tata kelola kepala sawit. Bahkan kebijakan parlemen Eropa terkait biodiesel kabarnya disebabkan oleh tata kelola kepala sawit di Indonesia yang masih bermasalah.
“Tata kelola sawit kita diperbaiki, langkahnya disiapkan. Tidak hanya disiapkan tetapi melakukan perbaikan. Saya tidak tahu pasti, tapi banyak unsurnya mengapa Eropa melakukan kebijakan itu. Bahwa itu (tata kelola sawit di Indonesa bermasalah) yang digaungkan di Eropa iya, tapi ada unsur lain seperti daya saing,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator dan Perekonomian Darmin Nasution mneyatakan sikap terkait kebijakan diskriminatif Eropa.
"Begitu Parlemen Uni Eropa mengadopsi ini dan berarti sudah resmi, maka Indonesia bertekad akan membawa ini ke WTO," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansir Antara dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3) lalu.
Selain itu, lanjut Darmin Nasution, pihaknya juga akan mengambil langkah lain yang dalam briefing tersebut dinilai tidak perlu dijelaskan satu per satu apa saja langkah-langkah tersebut.
Dalam awal pemaparannya, Menko Perekonomian menggarisbawahi bahwa hubungan kerja sama antara Indonesia dan Eropa telah berlangsung sangat lama, serta selama ini Indonesia selalu bersikap obyektif dan berprasangka baik, bahkan dalam pekan lalu juga masih berlangsung pembicaraan kemitraan komprehensif.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa sangat baik, dan diharapkan hubungan baik ini dapat terus diteruskan.