Tak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Misalnya, putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara, aparatur sipil negara, TNI/Polri dan kepala desa yang tidak netral. Kemudian putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Revisi UU Pilkada dan UU Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yakni RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin, mengatakan ada banyak wacana yang berkembang terkait kepemiluan. Substansi penting yang perlu dicermati semua kalangan adalah bagaimana posisi lembaga penyelenggara pemilu ke depan. Jangan sampai ada yang mengusulkan pembubaran KPU dan Bawaslu, utamanya di tingkat daerah. Sebaliknya, langkah yang perlu ditempuh yakni memperkuat kelembagaan pemilu.
“Justru yang paling penting diperkuat baik secara kewenangan dan kelembagaan,” katanya dalam kegiatan rapat koordinasi kelembagaan dengan stakeholder bertema Evaluasi dan Proyeksi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Kamis (6/2/2025) kemarin.
Baca juga:
- 5 Rekomendasi Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Untuk RUU PPMI
- Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada
Melalui penguatan kelembagaan itu diharapkan mampu menjadikan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang kuat dan mandiri. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Sebagaimana diketahui bersama pemilu dan pilkada merupakan pilar utama demokrasi. Penguatan kelembagaan pemilu penting untuk memastikan prosesnya berlangsung jujur, adil, dan transparan.
Dalam kegiatan yang sama Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof Muhammad, mengatakan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat terwujudnya pemilu atau pemilihan demokratis. Syarat lainnya yang diperlukan yakni regulasi jelas dan tegas, peserta pemilu taat aturan, pemilih cerdas dan partisipatif, birokrasi netral, media massa yang independen serta masyarakat sipil yang peduli dan kritis.
Integritas pemilu mencakup integritas penyelenggara, proses atau tahapan, dan hasil. Terkait pengawasan, pemilu/pilkada membutuhkan pengawasan yang sifatnya partisipatif. Pengawasan ini memastikan proses seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Bentuk pengawasannya antara lain mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilu. Pengawasan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi independen yang non partisan.
“Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan. Serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas,” ujar mantan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu.
Pengawasan partisipatif sebagaimana Pasal 448 ayat (3) UU 7/2017 antara lain tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.
Tujuan pengawasan partisipatif yakni mencegah terjadinya konflik, menjadikan pemilu berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong peningkatan partisipasi publik dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Objek pengawasan partisipatif meliputi data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara.
RUU Pilkada
Terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Sturman Panjaitan, mengatakan sejumlah RUU prolegnas prioritas 2025 akan dilakukan pembahasan salah satunya UU Pilkada dimana Surat Presiden (Surpres) sudah diterima sejak tahun lalu. Baleg DPR sudah mendapat penugasan dari pimpinan untuk membahas RUU Pilkada.
“Ini kita sudah disurati dari pimpinan bahwa Baleg segera (melakukan pembahasan,-red),” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam rapat kerja Baleg DPR.
Wakil Ketua Baleg DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membenarkan pimpinan DPR telah menugaskan Baleg DPR untuk segera membahas RUU Pilkada. RUU yang berkaitan dengan pemilihan harus dibahas pada periode awal sehingga Baleg punya waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan.
Doli mengingatkan rezim UU Pemilu dan UU Pilkada tidak bisa dipisahkan. Hal itu sebagaimana mandat putusan MK sehingga pengaturan pemilu/pilkada dituangkan dalam 1 UU yang sama.
“Saya membayangkan UU ini (pemilu/pilkada,-red) penting maka tidak perlu terburu-buru (waktu pembahasan harus memadai,-red). Misalnya satu tahun membuka meaningful participation, maka kita hasilkan konsep pemilu/pilkada yang ideal,” tutupnya.
















