Bank Indonesia (BI) terus mewaspadai potensi kenaikan terutama risiko kredit dan tekanan likuiditas pada perbankan nasional. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Darsono, mengatakan potensi kenaikan ini pada perbankan Indonesia tahun 2014.
Meski begitu, ia menilai prospek perbankan Indonesia di tahun 2014 masih cukup baik. "Prospek perbankan Indonesia tahun 2014 masih cukup baik namun perlu diwaspadai potensi kenaikan terutama risiko kredit dan tekanan likuditas," kata Darsono saat berbincang dengan media di Jakarta, Senin (19/5).
Kondisi itu ditandai dengan Capital Adequity Ratio (CAR) atau kecukupan modal perbankan nasional pada semester II 2013 sebesar 18,5 persen dan telah meningkat menjadi 19,1 persen pada kuartal I 2014. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) secara industri masih di bawah dua persen dan pertumbuhan kredit perbankan secara nasional hingga triwulan I 2014 di angka 18,9 persen.
Menurutnya, ketahanan likuiditas penting bagi perbankan nasional dalam menghadapi risiko dampak perlambatan ekonomi dan menjelang bulan Ramadhan yang diikuti Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi, lanjut Darsono, juga dapat berdampak pada meningkatnya risiko kredit macet. Atas dasar itu BI akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan. Selain itu, BI terus mencermati dampak tidak langsung yakni terkait debitur baik perorangan maupun perusahaan yang juga terkena dampak global.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyadari tantangan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan di bidang makroprudensial tidaklah kecil. Hal tersebut dikarenakan memelihara stabilitas sistem keuangan juga terkait fungsi OJK di bidang mikroprudensial. Atas dasaar itu, koordinasi antara BI dan OJK menjadi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap baik.
"Meski BI bisa awasi potensi secara menyeluruh, tapi koordinasi dengan regulator lain harus tetap dilakukan agar bisa mengelola koordinasi sistemik dengan baik," tutur Agus dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan yang diterbitkan BI.
Selain koordinasi, lanjut Agus, penguatan struktur permodalan bank, pengaturan kredit, penguatan akses masyarakat kecil menengah serta peningkatan pendalaman pasar merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejumlah faktor eksternal seperti melambatnya perekonomian negara emerging market serta normalisasi kebijakan The Fed juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Menurutnya, sepanjang tahun 2013 lalu, BI menerbitkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Misalnya, kebijakan loan to value ratio (LTV), penyempurnaan ketentuan giro wajib minimum (GWM) loan to deposit ratio (LDR), penyempurnaan GWM sekunder dan penyempurnaan ketentuan transparansi informasi suku bunga dasar kredit (SDBK).
Guru Besar Fakultas Ekonoomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengatakan, regulator dalam mengeluarkan regulasinya harus selalu mengembangkan sistem keuangan. Tujuannya agar regulasi yang diterbitkan tidak ketinggalan di pasar. Selain itu, regulator juga perlu mengatur dan mengawasi dana jangka pendek.
"Mengembangkan macroprudential regulatory framework dan perlindungan kepada investor di pasar keuangan agar investor atau penabung domestik menjadi tuan rumah di sistem keuangan domestik," katanya.
Ia yakin, jika investor terproteksi dengan baik, maka ketahanan stabilitas sistem keuangan Indonesia juga semakin baik. Menurutnya, jika sistem keuangan gagal maka ke depan berakibat fatal bagi perekonomian. "Kegagalan sistem keuangan bisa menyebabkan krisis keuangan perbankan dan krisis ekonomi yang ongkosnya mahal," pungkasnya.
Meski begitu, ia menilai prospek perbankan Indonesia di tahun 2014 masih cukup baik. "Prospek perbankan Indonesia tahun 2014 masih cukup baik namun perlu diwaspadai potensi kenaikan terutama risiko kredit dan tekanan likuditas," kata Darsono saat berbincang dengan media di Jakarta, Senin (19/5).
Kondisi itu ditandai dengan Capital Adequity Ratio (CAR) atau kecukupan modal perbankan nasional pada semester II 2013 sebesar 18,5 persen dan telah meningkat menjadi 19,1 persen pada kuartal I 2014. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) secara industri masih di bawah dua persen dan pertumbuhan kredit perbankan secara nasional hingga triwulan I 2014 di angka 18,9 persen.
Menurutnya, ketahanan likuiditas penting bagi perbankan nasional dalam menghadapi risiko dampak perlambatan ekonomi dan menjelang bulan Ramadhan yang diikuti Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi, lanjut Darsono, juga dapat berdampak pada meningkatnya risiko kredit macet. Atas dasar itu BI akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan. Selain itu, BI terus mencermati dampak tidak langsung yakni terkait debitur baik perorangan maupun perusahaan yang juga terkena dampak global.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyadari tantangan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan di bidang makroprudensial tidaklah kecil. Hal tersebut dikarenakan memelihara stabilitas sistem keuangan juga terkait fungsi OJK di bidang mikroprudensial. Atas dasaar itu, koordinasi antara BI dan OJK menjadi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap baik.
"Meski BI bisa awasi potensi secara menyeluruh, tapi koordinasi dengan regulator lain harus tetap dilakukan agar bisa mengelola koordinasi sistemik dengan baik," tutur Agus dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan yang diterbitkan BI.
Selain koordinasi, lanjut Agus, penguatan struktur permodalan bank, pengaturan kredit, penguatan akses masyarakat kecil menengah serta peningkatan pendalaman pasar merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejumlah faktor eksternal seperti melambatnya perekonomian negara emerging market serta normalisasi kebijakan The Fed juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Menurutnya, sepanjang tahun 2013 lalu, BI menerbitkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Misalnya, kebijakan loan to value ratio (LTV), penyempurnaan ketentuan giro wajib minimum (GWM) loan to deposit ratio (LDR), penyempurnaan GWM sekunder dan penyempurnaan ketentuan transparansi informasi suku bunga dasar kredit (SDBK).
Guru Besar Fakultas Ekonoomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengatakan, regulator dalam mengeluarkan regulasinya harus selalu mengembangkan sistem keuangan. Tujuannya agar regulasi yang diterbitkan tidak ketinggalan di pasar. Selain itu, regulator juga perlu mengatur dan mengawasi dana jangka pendek.
"Mengembangkan macroprudential regulatory framework dan perlindungan kepada investor di pasar keuangan agar investor atau penabung domestik menjadi tuan rumah di sistem keuangan domestik," katanya.
Ia yakin, jika investor terproteksi dengan baik, maka ketahanan stabilitas sistem keuangan Indonesia juga semakin baik. Menurutnya, jika sistem keuangan gagal maka ke depan berakibat fatal bagi perekonomian. "Kegagalan sistem keuangan bisa menyebabkan krisis keuangan perbankan dan krisis ekonomi yang ongkosnya mahal," pungkasnya.