Diserang balik Juan Felix, Muhibuddin tetap kukuh menolak. Meski KUHAP tidak menentukan secara tegas. Tapi yang kita cari adalah keterangan yang obyektif. Kami mohon majelis memerintahkan agar Cucu Sanjaya dikeluarkan dari tim, tandasnya.
Juan Felix tidak mau kalah. Menurut dia KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mengamanatkan seseorang yang dijadikan saksi oleh persidangan, wajib hadir untuk memberikan keterangan. Yang berhak menolak memberikan keterangan hanya rohaniawan, ujarnya.
Ditemui seusai persidangan, Juan Felix menjamin keterangan yang diberikan Cucu akan objektif. Keterangannya justru membuat terang masalah ini, tandasnya. Keberatan JPU tidak berdasar. Itu hanya pendapat pribadi, ujarnya. Sementara UU Advokat No. 18/2003 menentukan seorang wajib mendampingi kliennya apabila ditunjuk.
Majelis hakim yang diketuai Moefri sendiri belum menentukan sikap. Majelis akan mempertimbangkan keberatan JPU dan argumentasi penasihat hukum, ujar Moefri. Keputusan akan disampaikan pada persidangan mendatang, Jum'at (08/5) pekan ini.
Untuk memperjelas aturan hukum mengenai debat antara Juan dan Muhibuddin, simaklah pendapat pakar hukum acara pidana Chairul Huda dan Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan.
Menurut Chairul Huda, akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang bergelar doktor hukum acara pidana, dari sisi hukum memang tidak ada halangan bila seorang advokat menjadi saksi. Namun menurutnya tidak etis bila advokat tersebut memberikan bantuan hukum, sementara ia terlibat atau mempunyai keterkaitan dengan kasus yang bersangkutan. Itu melanggar kode etik advokat, ujarnya.
Namun Ketua umum PERADI, Otto Hasibuan, punya pendapat berbeda. Menurut dia tidak ada masalah jika sebelumnya seseorang telah diperiksa sebagai saksi, kemudian ditunjuk sebagai penasihat hukum. Tergantung dari dia dan kliennya. Kalau kliennya tidak keberatan, harus dianggap kesaksian yang akan diberikan akan menguntungkan kliennya, ujarnya. Dalam hal ini hak untuk menyatakan keberatan ada ditangan terdakwa.
