Persoalan transaksi binary option menjadi perhatian publik saat ini. Pasalnya, binary option dinilai menyerupai judi online dibandingkan perdagangan aset seperti saham, mata uang hingga komoditas.
Transaksi binary option ini hanya menebak suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan. Jika berhasil, trader tersebut berhasil maka dapat meraih keuntungan berkisar hingga 90 persen. Sedangkan, saat gagal maka modal trader tersebut akan hangus 100 persen dan mengalami kerugian.
Hingga saat ini, tidak terdapat payung hukum yang menaungi binary option. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) sebagai pengawas perdagangan komoditas tidak mengakui binary option.
Respons pelarangan disampaikan Kementerian Perdagangan. Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat, selama tahun 2021, Kemendag memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. (Baca Juga: Marak Digunakan Publik, Pemerintah Diminta Atur Aset Digital NFT)
“Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option (opsi biner). Sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading,” tegas Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana di Jakarta hari ini, Rabu (2/2).
Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.
Menurut Wisnu, binary option (opsi biner) merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.