Aset digital berupa Non Fungible-Token (NFT) marak diperbincangkan publik setelah salah satu warga Semarang, Ghozaly Everyday, meraup milyaran rupiah saat menjual foto pribadinya pada platform digital OpenSea. NFT merupakan aset digital yang kepemilikannya tidak dapat dipecah-pecah atau non-fungible.
Pada dasarnya NFT memiliki perbedaan dengan aset digital lainnya, misalnya BitCoin. Menurut mantan Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi, aset digital atau aset kripto memiliki dua jenis yakni BitCoin dan AltCoin yang kepemilikannya dapat dipecah-pecah sampai unit terkecil, misalnya BitCoin 1/100.000.000, sedangkan jenis kedua ada NFT.
Meski masih banyak mendapatkan sorotan negatif dari publik, Passagi menegaskan bahwa NFT justru memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Aset digital ini dapat menjadi infrastruktur perekonomian masa depan yang pemanfaatannya akan dirasakan oleh negara maupun pengguna. (Baca: Digital Trust dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Digital)
“NFT ini yang perlu dijelaskan dan menarik karena NFT merupakan aset kripto yang banyak dibahas negatif di berbagai media. Aset kripto yang kita bahas sekarang sebenarnya infrastruktur ekonomi masa depan untuk kaum milenial anak muda,” kata Passagi dalam Webinar Hukumonline bertajuk “Meneropong Masa Depan Aset Digital di Indonesia”, Rabu (2/2).
Secara nasional, jelas Passagi, transaksi NFT berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, bahkan NFT juga berpotensi meningkatkan devisa negara melalui ekspor karya NFT ke luar negeri.
Sementara secara personal, NFT dapat menjadi wadah bagi para kreator seni baik itu musik, lagu, lukisan dan lain sebagainya untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui hak cipta. Pencipta musik dan lagu bahkan dapat menikmati manfaat ekonomi atas hak cipta lewat NFT tanpa perantara, selaku pemilik hak cipta.
Namun keberadaan NFT masih menjadi polemik lantaran belum memiliki payung hukum yang jelas. Saat ini NFT belum masuk dalam 299 jenis aset digital yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.