Kunjungan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akhir pekan lalu ke Lapas Sukamiskin menimbulkan polemik. Apalagi saat kunjungan itu, digunakan Priyo untuk menemui terpidana kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yakni Fahd El Fouz yang pernah menyebutkan penerimaan fee bagi Priyo dalam persidangan korupsi pengadaan Al Quran.
Badan Kehormatan DPR menduga adanya kepentingan pribadi yang diboyong Priyo. “Diduga kuat ada unsur kepentingan pribadi,” ujar anggota BK DPR, Ali Maschan Moesa di Gedung DPR, Selasa (4/6).
Menurutnya, sebagai orang yang turut disebut dalam persidangan Tipikor, tak seharusnya Priyo menyambangi Lapas Sukamiskin. Tindakan itu akan menimbulkan konflik kepentingan.
Dia menilai, sebagai pejabat negara, kunjungan Priyo malah menimbulkan segudang pertanyaan publik. Apalagi, kunjungannya bukan dalam rangka sidak. “Dugaan adanya kepentingan boleh jadi mengarah pada pelanggaran kode etik,” tuturnya.
Mengenai layak tidaknya Priyo dipanggil BK, Maschan menyatakan harus dicari benar pelanggaran kode etik apa yang dilakukan Priyo.Namun,jika alasan melakukan kunjungan untuk menjalankan fungsi pengawasan, Priyo tak dapat dipanggil BK.
Jika ada kepentingan pribadi, BK berkewajiban memanggil untuk meminta klarifikasi yang bersangkutan. Menurutnya pihak yang diduga melanggar kode etik, berkewajiban memberikan klarifikasi. Kemudian, keteranganitu dilakukan konfrontasi dengan saksi.
Kendati demikian, pemberian sanksi tergantung dari tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Yang pasti kata Maschan, kunjungan Priyo ke Lapas Sukamiskin makin memperburuk citra DPR di mata masyarakat. “DPR sudah babak belur,” ujarnya,
