Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengusulkan pengurangan besaran bea keluar (BK) ekspor mineral. Direktur Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM, Dede Suhendra, mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan pengurangan besaran BK itu.
“Terkait besaran BK ekspor mineral olahan kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Maksimal angkanya 10 persen. Insentif BK diberikan atas dasar logika, sebagai apresiasi bagi perusahaan tambang mineral yang berkomitmen untuk membangun smelter," kata Dede dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (30/4).
Kendati demikian, Dede menyatakan bahwa kepastian besaran BK ekspor mineral olahan akan ditetapkan oleh Kemenkeu. Ia mengatakan, dirinya belum dapat memastikan berapa besaran yang akan ditetapkan. Dede menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak Kemenkeu.
“Tentunya kepastian besaran BK ekspor mineral akan kembali dibahas di dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede menjabarkan besaran BK ekspor mineral olahan yang ditetapkan nantinya akan disesuaikan dengan progres pembangunan smelter. Dede mengatakan bahwa pihaknya telah membagi tiga kategori prospek pembangunan dari roadmap pembangunan smelter. Fase 0-25 persen, 25-50 persen dan 50 persen ke atas. Nantinya, besaran BK akan berbeda sesuai dengan fase pembangunan yang telah dilaksanakan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, telah melihat ada beberapa perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Komitmen kesungguhan itu ia ganjar dengan memberikan surat rekomendasi ekspor (SPE). Hanya saja, untuk jaminan kesungguhan menurut Sukhyar, pihaknya tinggal menunggu kesediaan saja.
“Kalau sudah bersedia, uang jaminan tinggal di simpan di bank. Uang jaminan kesungguhan tersebut, lanjutnya, diharapkan disimpan di bank nasional, atau bank Badan Usaha Milik Negara,” paparnya.
Komitmen kesungguhan pembangunan smelter juga disampaikan oleh perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Direktur Utama PT Antam, Tato Miraza, mengatakan bahwa perusahaannya sudah menyelesaikan satu tahapan penting dalam pembangunan smelter. Ia menyebut, tahap pra-studi kelayakan (pre-freasiblity study) smelter tembaga yang akan dibangun bersama PT Freeport Indonesia, selesai.
"Tahap PFS sudah selesai. Nanti kami umumkan bersama Pak Rozik, Presiden Direktur Freeport," kata Tato ditemui usai acara diskusi dengan tema 'Hilirisasi Mineral, Kelistrikan, dan Solusi', di Jakarta, Rabu (30/4).
Tato menginformasikan bahwa tahap PFS sudah rampung sejak bulan Januari lalu. Hanya saja, hasil kajian pra studi kelayakan ini belum menentukan lokasi pembangunan smelter. Pelaksana PFS dilakukan oleh Hatch yang merupakan konsultan pertambangan asal Kanada.
“Soalnya, penentuan lokasi masih harus dikaji secara detil dalam studi kelayakan. PFS ini isinya kajian teknoekonomi. Ada beberapa lokasi. Kandidatnya lokasinya nanti didetilkan di feasibility study," ujarnya.
Lebih lanjut, Tato mengatakan lokasi yang layak untuk pembangunansmelter harus mempertimbangkan unsur pendukung. Ia merinci unsur pendukung ang penting diperhatikan adalah ketersediaan pasokan listrik, infrastruktur seperti pelabuhan serta keberadaan pabrik petrokimia untuk menyerap asam sulfat yang dihasilkan. Bagi perusahaannya, ada empat pilihan lokasi pembangunan smelter.
“Tiga lokasi di Jawa Timur antara lain dekat dengan PT Petrokimia Gresik dan PT Smelting serta di daerah Polowijo. Sedangkan satu lokasi alternatif berada di Papua,” pungkas Tato.
“Terkait besaran BK ekspor mineral olahan kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Maksimal angkanya 10 persen. Insentif BK diberikan atas dasar logika, sebagai apresiasi bagi perusahaan tambang mineral yang berkomitmen untuk membangun smelter," kata Dede dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (30/4).
Kendati demikian, Dede menyatakan bahwa kepastian besaran BK ekspor mineral olahan akan ditetapkan oleh Kemenkeu. Ia mengatakan, dirinya belum dapat memastikan berapa besaran yang akan ditetapkan. Dede menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak Kemenkeu.
“Tentunya kepastian besaran BK ekspor mineral akan kembali dibahas di dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede menjabarkan besaran BK ekspor mineral olahan yang ditetapkan nantinya akan disesuaikan dengan progres pembangunan smelter. Dede mengatakan bahwa pihaknya telah membagi tiga kategori prospek pembangunan dari roadmap pembangunan smelter. Fase 0-25 persen, 25-50 persen dan 50 persen ke atas. Nantinya, besaran BK akan berbeda sesuai dengan fase pembangunan yang telah dilaksanakan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, telah melihat ada beberapa perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Komitmen kesungguhan itu ia ganjar dengan memberikan surat rekomendasi ekspor (SPE). Hanya saja, untuk jaminan kesungguhan menurut Sukhyar, pihaknya tinggal menunggu kesediaan saja.
“Kalau sudah bersedia, uang jaminan tinggal di simpan di bank. Uang jaminan kesungguhan tersebut, lanjutnya, diharapkan disimpan di bank nasional, atau bank Badan Usaha Milik Negara,” paparnya.
Komitmen kesungguhan pembangunan smelter juga disampaikan oleh perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Direktur Utama PT Antam, Tato Miraza, mengatakan bahwa perusahaannya sudah menyelesaikan satu tahapan penting dalam pembangunan smelter. Ia menyebut, tahap pra-studi kelayakan (pre-freasiblity study) smelter tembaga yang akan dibangun bersama PT Freeport Indonesia, selesai.
"Tahap PFS sudah selesai. Nanti kami umumkan bersama Pak Rozik, Presiden Direktur Freeport," kata Tato ditemui usai acara diskusi dengan tema 'Hilirisasi Mineral, Kelistrikan, dan Solusi', di Jakarta, Rabu (30/4).
Tato menginformasikan bahwa tahap PFS sudah rampung sejak bulan Januari lalu. Hanya saja, hasil kajian pra studi kelayakan ini belum menentukan lokasi pembangunan smelter. Pelaksana PFS dilakukan oleh Hatch yang merupakan konsultan pertambangan asal Kanada.
“Soalnya, penentuan lokasi masih harus dikaji secara detil dalam studi kelayakan. PFS ini isinya kajian teknoekonomi. Ada beberapa lokasi. Kandidatnya lokasinya nanti didetilkan di feasibility study," ujarnya.
Lebih lanjut, Tato mengatakan lokasi yang layak untuk pembangunansmelter harus mempertimbangkan unsur pendukung. Ia merinci unsur pendukung ang penting diperhatikan adalah ketersediaan pasokan listrik, infrastruktur seperti pelabuhan serta keberadaan pabrik petrokimia untuk menyerap asam sulfat yang dihasilkan. Bagi perusahaannya, ada empat pilihan lokasi pembangunan smelter.
“Tiga lokasi di Jawa Timur antara lain dekat dengan PT Petrokimia Gresik dan PT Smelting serta di daerah Polowijo. Sedangkan satu lokasi alternatif berada di Papua,” pungkas Tato.