Lestari berharap Perka 5 Tahun 2013 ini dapat berlaku di seluruh Indonesia. Serta menjadi dasar bagi pelayanan prima bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Pengajar hukum pasar modal FH UI, Arman Nefi mengutarakan, niat penerbitan Perka 5 Tahun 2013 memang baik. Hanya saja, dia meragukan implementasi dari Perka 5 Tahun 2013 yang dia perkirakan akan ada ganjalan.
Terutama terkait DNI. Dia menguraikan, suatu perusahaan apabila sekali listing, maka jual-beli di pasar modal begitu cair. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengawasi transaksi di pasar modal untuk melaksanakan tujuan Perka 5 Tahun 2013.
“Transaksi di pasar modal itu tak mengenal batas negara dan uang tidak punya kewarganegaraan. Pun begitu tentang saham pengendali yang mudah berubah setiap saat,” paparnya ketika dihubungi, Senin (3/5).
Dia melanjutkan, PMA itu terbagi dua yaitu berupa badan hukum dan orang-perorangan. Untuk badan hukum, menurutnya mungkin lebih mudah melakukan kontrol guna patuh pada Perka 5 Tahun 2013. “Tapi kalau orang perorang, bagaiamana mengaturnya,” tanya Arman.
