Dia mengatakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penyediaan rumah untuk MBR menjadi kewenangan pusat. Namun, merujuk ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, tidak menyatakan jelas mengenai kewenangan penyediaan rumah susun. “Hal ini berpotensi menghambat penyelenggaraan KPBU pembangunan rumah susun untuk MBR,” ujarnya.
Tak hanya itu, ada ketidakharmonisan aturan terkait Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang diatur PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam pelaksanaannya, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dibuat khawatir proyek KPBU daerah akan terhambat. Sebab masih ada penafsiran KSPDK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 harus mengantongi persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Padahal, skema KPBU sebagaimana Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tidak mencakup hingga ke KSDPK.
“Sedangkan persetujuan DPRD tidak mudah untuk didapatkan. Terdapat beberapa proyek yang terhambat karena sulit memperoleh persetujuan DPRD,” keluhnya.
Kepala Seksi Peraturan dan Penelaahan Dokumen Direkorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Canggih Puspitasari menambahkan perlunya mengharmonisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Tujuannya agar adanya kelancaran proses penyiapan dan transaksi proyek KPBU. Sebab persoalan di lapangan, menyulitkan dalam mendapatkan persetujuan DPRD terkait proyek KPBU daerah yang menimbulkan kewajiban finansial bagi Pemerintah Daerah. “Ini menghambat proses pelaksanaan skema KPBU dimaksud,” katanya.
