Dengan terbentuknya RIS pada 14 Desember 1949, berdasarkan Bab III Ketentuan Umum Konstitusi RIS, dibentuklah DPK yang merupakan salah satu alat perlengkapan RIS. Presiden RIS berdasarkan SK No. 18 tanggal 18 Januari 1950, terhitung mulai 31 Desember 1949 mengangkat R. Soerasno sebagai ketua dan A.P. Van Gogh sebagai Wakil Ketua. Sebelum A.P. Van Gogh menjabat sebagai wakil ketua DPK, ia adalah Ketua Algemene Rekenkamer (ARK) di Bogor. Dalam masa awal tahun 1950, DPK ditetapkan berkedudukan di Bogor. Gedung Kantor DPK RIS terletak di Jl. Dr. H. Juanda, Bogor. Bersamaan dengan itu, DPK juga membuka kantor cabang di Surabaya dan Makassar.
Masa pemerintahan RIS hanya berjalan singkat yakni selama enam bulan. Dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI pada 15 Agustus 1950, BPK di Yogyakarta digabung dengan DPK di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor sebagai Kantor Pusat dan di Yogyakarta sebagai Kantor Cabang.
Sesudah pergantian susunan BPK, yaitu dengan pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Ketua pada 1963, DPK kembali berganti nama menjadi BPK. Kantor BPK pindah dari Bogor ke Jakarta, menempati gedung di Jalan Prapatan No.42 Jakarta. Sedangkan kantor di Bogor menjadi sekretariat kantor BPK yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Umum yaitu R. Soemitro.
“Bekas bangunan kantor BPK di Jl. Dr. Juanda Bogor sudah tidak dapat ditemui lagi. Gedung tersebut berubah menjadi gedung lain,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menceritakan sejarah Gedung BPK kepada hukumonline.
Pernah ‘Ditolak’ DPR
Nama BPK sempat berubah menjadi BEPEKA pada 1963. Perubahan nama ini disebabkan banyaknya masyarakat yang ragu akan arti dari BPK. Ketua BEPEKA pada 1966 dijabat oleh Mayjen TNI D. Suprayogi menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diangkat menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada bulan Maret 1966.
Sebelum serah jabatan dengan D. Prayogi, di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kantor BPK sempat pindah ke Jalan Cut Mutia, Jakarta sekitar tahun 1964-1965. Saat itu, BPK menempati Gedung Perusahaan Negara Perkebunan. Gedung BPK tersebut terletak tepat di depan Masjid Cut Mutia. Menurut Hasan Bisri, gedung bekas BPK berkantor tersebut sempat menjadi kantor Perbendaharaan Negara.
Setelah Ketua BPK dipimpin oleh D. Suprayogi pada tahun 1966, Gedung BPK pindah dari Gedung Prapatan No. 42 Jakarta ke gedung di Jl.Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat. Saat ini, gedung bekas Kantor BPK di Jl. Budi Utomo digunakan sebagai sarana pendidikan yakni SMA Negeri 1 Jakarta.
