BPOM Bentuk Pokja Perlindungan Jamu
Aktual

BPOM Bentuk Pokja Perlindungan Jamu

ANT
Bacaan 2 Menit
BPOM Bentuk Pokja Perlindungan Jamu
Hukumonline

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membentuk kelompok kerja nasional penanggulangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO). “Guna menekan sekecil-kecilnya penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional atau jamu yang merupakan warisan budaya bangsa," kata Kepala BPOM Lucky S. Slamet di Jakarta, Senin (8/4).

Pokjanas Penangggulangan OT Mengandung BKO, antara lain, melaksanakan pemberantasan OT mengandung BKO dalam upaya menurunkan suplai yang dikoordinasikan oleh Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal. Selain itu, melakukan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam upaya menurunkan permintaan.

Pokjanas menggandeng lintas sektor terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Gabungan Pengusaha Jamu, dan masyarakat. "Kita berharap masyarakat terlindungi dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berisiko terhadap kesehatan," tambah Lucky.

Lebih lanjut Lukcy mengatakan, sebelumnya, BPOM sudah memberikan upaya peringatan kepada masyarakat bahwa ada 488 item OT yang mengandung BKO. "Sudah kita publik warning, diikuti penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama kami membuat penyeimbangan melalui media tujuannya agar masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri dari bahan perbahaya," tambah dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Endang Syarwan Hamid menyatakan dukungan terhadap pembentukan Pokjanas Penanggulangan OT Mengandung BKO. "Ini adalah upaya maksimal yang dilakukan BPOM, maka kita dukung," ujar Endang.

Dia menyebutkan Pokjanas memantapkan peran-peran yang sudah berjalan selama ini bagaimana perusahaan-perusahaan jamu berjalan sebagaimana mestinya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info