Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 13 Tahun 2004 tentang BUMN, terdapat perubahan mendasar antara lain penyesuaian definisi BUMN serta pembentukan BPI Danantara. Menyikapi hal tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar training Regulatory Compliance System (RCS) dalam rangka memastikan pemenuhan obligasi yang timbul atas perubahan status BSI menjadi BUMN serta pelaksanaan koordinasi dengan BPI Danantara.
Adapun kegiatan training ini bertujuan untuk mengukur aspek kepatuhan BSI terhadap obligasi serta regulasi yang berlaku.
Direktur Compliance & Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menekankan pentingnya membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi. Menurutnya, kepatuhan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari amanah besar dalam mengelola dana nasabah dan mewujudkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.
Baca Juga:
- Memahami Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan-ISO 37001 dalam Kepatuhan Perusahaan
- Mengenal Risiko Hukum dan Kepatuhan Bagi Perusahaan
“Kalau kita lihat, landscape perbankan itu terus berubah. Kita semua tahu bahwa regulasi dari OJK, BI, Kementerian Keuangan, hingga otoritas-otoritas lainnya mengatur kita secara ketat. Tapi itu memang perlu, karena kita dipercaya untuk mengelola uang nasabah. Kalau tidak amanah, bisa repot,” ujarnya dalam training yang digelar di Jakarta, Jumat (18/7).
Upaya membangun budaya kepatuhan, kata dia, tidak bisa dibebankan hanya kepada unit compliance semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit dan elemen yang ada di BSI. Menurutnya, setiap individu harus menjadi agen perubahan yang mampu mendorong semangat kepatuhan di lingkungan kerja masing-masing.
“Teman-teman yang hadir di sini nanti harus menjadi agent of change, menjadi katalisator, menjadi penggerak dan orkestrator dalam memastikan kepatuhan berjalan di setiap unit. Pengendalian kepatuhan terhadap undang-undang itu akan menjamin kegiatan operasional bank kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, baik itu prinsip syariah maupun prinsip hukum umum di Indonesia,” ucapnya.
Lebih jauh, Arief menyoroti pentingnya menjadikan kepatuhan sebagai budaya. Ia menilai ketika kepatuhan sudah menjadi budaya organisasi maka hal tersebut tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah kenikmatan dan kebutuhan.
“Awalnya mungkin terasa seperti keterpaksaan, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebutuhan. Ketika menjadi budaya, maka tidak menjalankan kepatuhan itu akan terasa janggal. Sama seperti saat kita merasa tidak nyaman jika minum sambil berdiri, padahal boleh saja, tapi sudah terbiasa duduk. Itu contoh sederhana dari perubahan budaya,” jelas Arief.
Suasana peserta training Regulatory Compliance System (RCS) PT BSI di Jakarta, Jumat (18/7).
Adapun tantangan dalam menjalankan kepatuhan tidak hanya berasal dari internal, tetapi juga dari kompleksitas regulasi yang ada. Menurutnya, Indonesia adalah negara dengan sistem hukum dan regulasi paling kompleks di kawasan Asia Pasifik. Hingga saat ini terdapat lebih dari 320.000 regulasi, dan dari tahun 2019 sampai 2023 saja, lebih dari 3.000 regulasi baru diterbitkan.
“Memori kita pasti tidak sanggup mencerna semua regulasi itu tanpa bantuan sistem. Kita butuh sistem yang bisa membantu mengelola, memproses, dan merespons semua regulasi yang relevan dengan cepat dan akurat,” ujarnya.
Dalam konteks itu, BSI bekerja sama dengan Hukumonline untuk mengembangkan Regulatory Compliance System (RCS), sebuah aplikasi yang diharapkan mampu memudahkan proses identifikasi dan pemenuhan kewajiban regulasi di seluruh unit kerja. RCS dirancang untuk menjadi sistem yang bisa membaca, mengolah, dan bahkan ke depannya mengembangkan kecerdasan buatan guna mempercepat akses informasi dan pengambilan keputusan berbasis regulasi.
Pelatihan kepatuhan ini, lanjut Arief, tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat kebangsaan dan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi BSI. Ia menegaskan bahwa seluruh insan BSI harus menjadi sahabat sahabat syariah, sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial yang dapat dipercaya oleh publik.
“Kita ikuti ya pelatihan ini dengan kasih sense yang lain, kasih perspektif yang lain, karena itu tidak semata-mata untuk tujuan jangka pendek, tujuan yang mikro, tapi tujuan yang makro, yang besar,” pungkasnya.
Sementara itu, Enterprise Solution Customer Success Manager Hukumonline, Zaenal Arifin, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa RCS merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban regulasi dengan lebih efektif.
“Setiap perusahaan di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Kepatuhan sangat penting, karena tidak hanya terkait dengan potensi sanksi administratif maupun pidana, tetapi juga menyangkut reputasi dan keberlanjutan perusahaan,” kata Zaenal.
Ia menambahkan, aplikasi ini hadir sebagai solusi atas tantangan pelaksanaan kepatuhan yang selama ini mungkin berjalan manual dan tidak terpusat. Dengan RCS, proses kepatuhan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terpusat, dan melibatkan seluruh elemen organisasi.
“Kalau sebelumnya kepatuhan hanya menjadi tanggung jawab tim legal dan compliance, sekarang semua unit bisa ikut menjaga dan memastikan operasional tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku,” ucapnya.
