Akhirnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam putusannya, Mahkamah menyimpulkan semua dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak valid (sah) dan tidak berdasar.
“Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan MK nomor No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di ruang sidang MK, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim MK membacakan putusan setebal 1.944 halaman ini sejak pukul 12.45 WIB hingga pukul 21.20 WIB dengan dua kali masa jeda. Baca Juga: Tiga Kemungkinan Putusan Sengketa Pilpres
Dalam putusannya, MK mempertimbangkan dalil permohonan kecurangan pilpres (electoral fraud) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Diantaranya dugaan kecurangan oleh Paslon 01 yakni penyalahgunaaan APBN dan program pemerintah; penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan BIN; penghitungan perolehan suara versi Pemohon; TPS siluman; Situng KPU; DPT siluman, status anak usaha BUMN.
Hakim Konstitusi Aswanto menuturkan Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan tentang ketidaknetralan aparat Polri yang didalilkan Pemohon. "Mahkamah mempertimbangkan setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon, baik bukti surat, tulisan, video, saksi Rahmansyah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadi keadaan atau peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara," ujar Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan.
Aswanto menyebutkan salah satunya bukti video yang diberikan tim BPN, setelah diperiksa secara saksama, tidak membuktikan adanya tindakan tidak netral aparat menggalang dukungan untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf. "Ternyata isinya berupa permintaan atau tepatnya imbauan presiden kepada jajaran Polri dan TNI mensosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Aswanto.
“Bukti tertulis yang diajukan Pemohon tentang informasi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung paslon 01 hingga ke desa-desa, hanya bukti berupa fotokopi berita daring yang tidak dapat dijadikan bukti tanpa didukung oleh bukti lain.”
Soal dugaan penggalangan dukungan kepada paslon 01 atas pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut Jawa Barat, Aswanto menerangkan dalam persidangan Bawaslu telah menerangkan hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan, karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. Saksi Pemohon yaitu Rahmadsyah dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara Sumatera Utara.
“Saksi hanya menerangkan oknum anggota Polres Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit oleh saksi dianggap sebagai ajakan mendukung paslon 01. “Walaupun peristiwa itu benar terjadi, masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap perolehan suara."
Hal lain, Mahkamah tidak menemukan adanya intimidasi karena ajakan menggunakan baju putih pada hari pemungutan suara oleh paslon 01 Jokowi-Ma'ruf. Sebab, terkait pidato Jokowi yang dijadikan bukti Pemohon semata-mata hanya imbauan normatif kepala negara. "Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi yang disebabkan oleh ajakan untuk mengenakan baju putih tersebut," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
Arief mengatakan Mahkamah juga tidak menemukan pengaruh ajakan tersebut terhadap perolehan suara pemohon, yakni Prabowo-Sandi, maupun suara untuk Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait. Apalagi, BPN Prabowo-Sandi juga pernah membuat surat untuk memakai baju putih. "Mahkamah berpendapat dalil permohonan tersebut tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan," kata dia.
Soal kedekatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan PDIP yang terafiliasi dengan Joko Widodo, tidak relevan dengan Pemilu Presiden dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. "Dalil kedekatan kepala BIN Budi Gunawan dengan PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah tidak relevan dengan Pemilu," lanjut Arief.
Mahkamah berpendapat hadirnya Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara ulang tahun PDIP merupakan hal biasa, karena acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lain dan diliput media secara terbuka. Kehadiran Budi Gunawan di ulang tahun PDIP tidak dapat diartikan bahwa BIN tidak netral menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait Pemilu Presiden, dan pengaruhnya pada hasil perolehan suara pilpres.
"Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar Arief. Baca Juga: Jelang Sidang Putusan Pilpres, Advokat Kedua Kubu Saling Optimis
Mahkamah juga menganggap training of trainers (ToT) atau bimtek yang diselenggarakan oleh paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf tidak relevan karena tidak didalilkan Pemohon. "Karena training of trainers tidak didalilkan Pemohon, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan itu lebih jauh," kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.
Selain itu, Mahkamah tak menerima Pemohon yang mengklaim paslon 02 unggul dari paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Pemohon menguraikan dalilnya Prabowo-Sandi memperoleh 52 persen atau 68.650.239 suara. Sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebanyak 63.573.169 atau 48 persen suara. Namun, menurut hasil rekapitulasi yang berjenjang di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional oleh Termohon KPU, paslon 01 unggul dengan perolehan suara 85.607.362 suara. Sedangkan paslon 02 memperoleh 68.650.239 suara.
“Pemohon tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hasil perhitungan menurut Pemohon tersebut adalah hasil perhitungan yang benar karena tidak dapat membuktikan hasil perhitungan berdasarkan formulir rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS," lanjut Hakim Arief Hidayat.
Menurut Mahkamah, Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi perolehan suara yang lengkap untuk 34 provinsi. Bukti yang dilampirkan Pemohon, juga tidak lengkap untuk seluruh TPS. "Sebagian besar model form C-1 merupakan hasil foto atau scan C-1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C-1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi Pemohon di TPS," kata Arief.
Oleh karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan alat bukti, Mahkamah memutuskan untuk tidak menerima dalil Pemohon terkait perolehan suara versi Prabowo-Sandiaga. "Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum," ujar Arief.
Terkait dalil tudingan TPS siluman, Mahkamah menyimpulkan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan ditemukannya 2.984 TPS siluman dengan sekitar 895.200 suara siluman dengan membandingkan antara jumlah TPS melalui SK KPU nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 sebanyak 810.352 TPS, dengan data dalam Situng KPU sebanyak 813.336 TPS.
“Mahkamah berpendirian data yang bersumber pada laman web situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS,” lanjut Hakim Saldi Isra.
Mahkamah menilai data tersebut tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Dalil tersebut tidak ada yang dapat memastikan keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS siluman telah pasti mendukung salah satu pasangan calon. Pemohon hanya dapat membuktikan tentang data jumlah TPS di seluruh Indonesia dan tidak merinci lebih lanjut TPS siluman yang dimaksud.
"Eksistensi Termohon sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum, maka Mahkamah meyakini dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang valid," ujar dia.
Terkait keterlibatatan dana kampanye dari dana pribadi Jokowi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai telah sesuai dengan material dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, analisis ICW yang dijadikan bukti Pemohon, Menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum. “Hal ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu dan Gakumdu.”
Soal keberadaan 22 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang sebelumnya 17,5 juta pemilih. Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai dalil Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Sebab, Termohon telah mengakui ada kesalahan dalam DPTHP-2, namun kemudian kesalahan itu diperbaiki dalam bentuk DPTHP-3.
Kalaupun dalil Pemohon mengenai 22.034.193 pemilih siluman benar adanya, Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan dan memberi keyakinan Mahkamah bahwa 22.034.193 tersebut telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
Mengenai permintaan diskualifikasi Jokowi-Maruf karena jabatan KH Mar’uf Amin sebagai Dewan Pengawas di Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah, Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams menilai merujuk Pasal 1 No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, mendefiniskan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dari penyertaan negara milik kekayaan negara yang tak dipisahkan.
Karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah, dalam kepemilikan modal atau sahamnya tidak ada yang dimiliki negara secara langsung, maka BNI Syariah dan Mandiri Syariah tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan anak BUMN karena didirikan berdasarkan pernyertaan saham. Selain itu, terkait jabatan dewan pengawas tidak dikenal dalam perusahaan persero. Jabatan dewan pengawas usaha syariah wajib atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas memberi nasihat kepada direksi dan mengawasi bank agar sesuai prinsip syariah.
"Karena itu, menurut Mahkamah dewan pengawas syariah bank syariah bukanlah pejabat atau direksi bank, dia sebagaimana layaknya konsultan, sehingga tidak ada kewajiban dari seseorang yang menjabat sebagai dewan pengawas syariah untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara dalam pemilu presiden," tutur Wahiddudin.
Situng KPU
Soal bukti video adanya perubahan hasil rekapitulasi suara dari sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU yang membuat pasangan calon 02 Prabowo-Sandiaga kehilangan suara, hanya narasi dari akun Facebook. Dalil Pemohon menyebut kehilangan 2.871 suara dalam sehari, dari semula perolehan 18.002 suara menjadi 15.131 suara. Sementara perolehan suara pada paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin disebutkan semula mendapat 14.254 suara, bertambah menjadi 15.245 suara dalam hitung cepat.
Mahkamah menyebut pihaknya telah mencermati bukti video yang diajukan Pemohon dan mendapati video tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam. Alamo menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Profesor Soegianto Soelistiono yang pernah mengunggah data laman web situng dalam akun Facebook dengan tambahan narasi.
Bagi Mahkamah, Situng bukan merupakan basis penghitungan hasil rekapitulasi suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. "Narasi-narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Tolak eksepsi
Sebelumnya, Majelis MK menolak eksepsi Termohon KPU dan Pihak Terkait (Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf) terkait perbaikan permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diserahkan pada 10 Juni 2019. "Terhadap keberatan atau eksepsi Termohon atau Pihak terkait sepanjang berkaitan naskah menurut pemohon adalah perbaikan permohonan, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan sikap bahwa di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan Peraturan MK. Namun, di sisi lain Mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak terutama karena persoalan teknis yang terjadi. Hal ini sesungguhnya agar hak Pemohon, hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diberikan secara seimbang.
"Hal ini menyebabkan Mahkamah tidak bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan, karena adanya momentum yang dapat terkendala akibat adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara normal," ujar Saldi.
Meskipun Pihak Terkait dan Termohon telah menanggapi dalil-dalil serta petitum Pemohon dari permohonan tertanggal 10 Juni 2019. Hal ini terlepas secara materi yang disampaikan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyatakan menolak permohonan pemohon.
Usai sidang, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengawal proses sidang MK ini dan telah memberikan berbagai dukungan dan doa setiap hari. Namun, ada hal menarik dan harus diapresiasi
“Mahkamah menyetujui bagian perbaikan permohonan kami. Dan, berbagai bukti yang kami ajukan sebagian besar dari masyarakat maupun teman-teman media mencoba semaksimal mungkin Mahkamah memeriksa bukti kita. Ini salah satu apresiasi untuk MK,” kata Bambang.
Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan persidangan ini sudah sangat terbuka, transparan, jujur dan adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara. “Yang paling penting, putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini sudah final, pilpres sudah selesai. Tuduhan adanya kecurangan dan pelanggaran TSM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Yusril.
“Usai putusan sengketa pilpres malam ini, mari kita akhiri segala konflik dan pertikaian. Jangan lagi ada meme yang dibuat-buat untuk menghasut orang, menganggap pemilu penuh dengan kecurangan,” harapnya.
