UU PT juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang saham melalui pengaturan pertanggungjawaban pemegang saham yang sangat ketat. Pemegang saham tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukan oleh perseroan, yang dikenal sebagai asas pertanggungjawaban terbatas atau separate legal entity. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya. Kecuali, bila pemegang saham terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.
Dalam beberapa perkara, prinsip BJR pernah diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam kasus dugaan korupsi ASDP, dissenting opinion Hakim Sunoto menegaskan bahwa keputusan direksi merupakan keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, sehingga patut dilindungi oleh prinsip BJR dan asas ultimum remedium. Demikian pula dalam perkara kredit Sritex, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusan bebas terhadap Direktur Utama Bank BJB, Babay Parid Wazdi, karena tidak ditemukan adanya perintah, intervensi, maupun niat melawan hukum dalam proses pemberian kredit tersebut.
Hal serupa juga tampak dalam perkara Karen Agustiawan. MA di tingkat kasasi menilai kebijakan penambahan cadangan migas oleh direksi PT Pertamina Persero masih berada dalam koridor BJR karena tidak ditemukan unsur fraud, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, maupun kesengajaan. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak semata berorientasi pada kerugian, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum korporasi, administrasi, dan itikad baik dalam pengambilan keputusan bisnis.
Menyeimbangkan Kepatuhan Regulasi dan Fleksibilitas Bisnis
Dalam Hukum Bisnis dan Administrasi dikenal Prinsip Una Via yang menegaskan kedudukan Hukum Pidana sebagai Ultimum remidium. Prinsip Una Via menyatakan suatu pelanggaran yang sama tidak dapat dituntut dan dihukum lebih dari satu kali. Asas ini ditujukan untuk menghindari penghukuman berganda baik dalam rezim hukum yang sama atau berbeda. Pilihan hukum dalam asas Una Via itu dilakukan dengan cara memilih salah satu cabang hukum yang lebih memiliki dan memihak rasa keadilan yang hakiki.
Apabila ada kerugian yang bersumber dari pelanggaran perdata atau administratif, penyelesaian melalui keperdataan dan Administrasi, seharusnya menjadi pilihan yang lebih tepat dan proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan asas ultimum remedium, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (last resort), bukan instrumen utama dalam setiap penanganan permasalahan hukum.
Apabila sistem kepatuhan, pencatatan, dan dokumentasi pengambilan keputusan dijalankan secara tertib dan konsisten, maka Direksi memiliki dasar kuat untuk menunjukkan adanya itikad baik serta ketiadaan mens rea. Pada akhirnya, keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan fleksibilitas bisnis menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi dan keberanian dunia usaha dalam berinovasi.
*) Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Advokat Senior dan Ketua Umum DPP IKA UII Yogyakarta untuk periode 2025-2030
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















