SE JAMPIDSUS ini menekankan bahwa selama belum ada hukum positif yang melarang secara mengikat, penuntut umum dapat menggunakan berbagai sumber pembuktian di luar temuan BPK, termasuk audit akuntan publik. Hal ini dianggap oleh Kejaksaan telah sejalan dengan SEMA No. 2 Tahun 2024 dan Putusan MK No. 31/2012 yang memposisikan hasil audit instansi lain sebagai dasar sah untuk menentukan kerugian negara. Karena itulah, Kejaksaan masih selalu mengunakan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara.
Sikap kejaksaan melalui SE JAMPIDSUS tersebut berpotensi menjadi bentuk pembangkangan konstitusional (Constitutional disobedience). Sebab hal itu bertentangan dengan Pasal 23E huruf i UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU BPK, Putusan MK No 28/2026, dan Penjelasan Pasal 603 KUHP. SE JAMPIDSUS tersebut juga seolah-olah membuat tafsir konstitusional sesuai selera.
Putusan MK No 31/2012 yang dijadikan sandaran dalam Surat Edaran, juga telah diperbaharui dengan putusan setelahnya yaitu putusan MK No 28/2026 sesuai doktrin Lex Posterior Derogat Legi Priori. Dengan demikian, norma konstitusional yang berlaku adalah bahwa audit kerugian negara hanya menjadi wewenang BPK. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini mengakhiri multitafsir, memberi kepastian hukum, dan menyatukan pandangan penegak hukum. Jaksa terikat dan harus menjalankan norma ini.
Selain itu, sikap Aparat Penegak Hukum yang terus menggunakan BPKP untuk menentukan kerugian keuangan negara juga bermasalah. Sebab, menurut PP Nomor 192 Tahun 2014, Pasal 3, tugas BPKP terbatas pada pengawasan keuangan negara/daerah dalam kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bukan menetapkan kerugian keuangan negara secara definitif untuk keperluan peradilan pidana.
Ketika LHP BPKP menggunakan frasa “telah terjadi kerugian negara sebesar...”, ia melakukan tindakan ultra vires melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Selain itu, MA dalam Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus/2015 juga menegaskan bahwa dokumen BPKP hanyalah keterangan yang bersifat informatif dan bukan penetapan kerugian negara secara resmi.
Urgensi Penerapan Asas Business Judgement Rule dan Separate Legal Entity
BJR adalah doktrin hukum korporasi dari negara common law, seperti Amerika Serikat dan Australia. Prinsip ini menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang berujung kerugian selama keputusan tersebut diambil dengan: (1) Itikad baik, (2) Rasionalitas, dan (3) Tanpa konflik kepentingan. BJR membatasi ruang intervensi pengadilan terhadap keputusan bisnis. Dalam kerangka ini, pengadilan harus menjaga jarak (distant) dan tidak serta-merta mencampuri atau mengadili substansi keputusan bisnis.
Dengan demikian, suatu keputusan bisnis Direksi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan tidak dapat langsung dipidana. Aparat Penegak Hukum seharusnya menahan diri untuk tidak menilai keputusan tersebut semata-mata dari hasil akhirnya, mengingat pelaku bisnislah yang memiliki kompetensi dalam konteks pengambilan keputusan tersebut. Upaya perlindungan hukum melalui prinsip BJR telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang memberikan perlindungan bagi direksi.
















