Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Mirza Adityaswara, mengakui pernah bertransaksi di perusahaan sekuritas pada tahun 2012 sebesar Rp300 juta. Menurutnya, uang itu merupakan transaksi pertama kali dalam rangka pembukaan rekening di pasar modal.
“Jadi di tahun 2012 saya memang membuka rekening di pasar modal,” ujar Mirza seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (3/9).
Menurutnya, perusahaan sekuritas yang baik memang harus selalu melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap nasabahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan mengenai latar belakang nasabah dan mencegah terjadinya praktik pencucian uang. “Itu memang ada istilah KYC (Know Your Customer). Dia memang harus melaporkan bahwa transaksi ini yang pertama kali,” katanya.
Terkait kepemilikan aset pribadi, Mirza melapor ke KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bukan hanya itu, ia juga telah melaporkan harta kekayannya dalam laporan pembayaran pajak. “Bagi kami, integritas itu adalah nomor satu,” katanya.
Menurut Mirza, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan dirinya sebagai Politically Exposed Person (PEP). “Jadi, kebetulan kami memang pejabat pemerintah, maka ada istilah politically exposed persons,” katanya.
Sebelumnya, Komisi XI DPR mengundang PPATK untuk memperoleh informasi mengenai dua calon DGS BI pengganti Darmin Nasution itu. Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, dari informasi yang diperoleh PPATK, terdapat satu calon yang diduga pernah melakukan transaksi mencurigakan. Namun, transaksi itu dianggap PPATK masih sesuai dengan profile calon.
Transaksi yang diduga mencurigakan itu, kata Harry, terjadi satu kali yakni sekitar bulan Oktober 2012 dengan nilai sekitar Rp300 juta. Hubungan uang tersebut adalah antara calon dengan sebuah perusahaan sekuritas. Namun, Harry belum mengetahui pasti apakah uang itu terkait suatu pembelian atau penjualan di perusahaan sekuritas itu atau tidak. Atas dasar itu, rumusan dari PPATK menjadi penting bagi Komisi XI.
