Ada sesuatu yang berbeda dengan fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kali ini. Uji Kelayakan dan Kepatutan capim KPK digelar dua sesi. Sesi pertama, di pagi hari, para calon hanya diklarifikasi seputar dokumen-dokumen penunjang seperti ijazah, laporan kekayaan dan sebagainya. Sesi kedua, usai istirahat makan siang, baru pertanyaan substansi pemberantasan korupsi diajukan.
Abraham Samad mendapat giliran pertama. Advokat yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, langsung diberondong pertanyaan oleh para anggota Komisi III seputar kekayaan, latar belakang profesinya, dan bahkan ijazah sekolah yang dimilikinya.
“Pendidikan Saudara cukup tinggi, hingga S-3 (Strata 3). Saya juga melihat bahwa Saudara berpendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin lulus tahun 1993. Tapi di data Saudara tak tercermin tahun berapa Saudara masuk kuliah. Saya ingin tahu berapa lama Saudara selesaikan jenjang S-1 (Strata 1)?” tanya Anggota Komisi III dari Partai Demokrat Subiakto, Senin (21/11).
Abraham menjelaskan dirinya bergelar Doktor di bidang hukum. Ia menyelasaikan S-1, S-2, hingga S-3 di kampung halamannya, Universitas Hasanuddin Makassar. Abraham menyelesaikan S-1-nya kurang lebih selama enam tahun. “Saya lulus S-1 dari Unhas memang pada 1993. Saya masuk angkatan 1987,” jelas pria yang menulis tesis dan disertasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia ini.
Tak hanya jenjang kuliah yang dipertanyakan, masa Sekolah Menengah Atas (SMA) Abraham juga diklarifikasi. Dalam data dirinya, Abraham memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 1983. Lalu, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 1987. “Apa Saudara SMA selama 4 tahun?” tanya salah seorang anggota Fraksi PKS.
Abraham mengaku sudah agak lupa dengan masa SMA-nya itu. Ia mengaku sebagai ‘anak kolong’ (anak tentara) yang kerap berpindah-pindah sekolah di masa SMP. Di masa SMA, seingatnya, Abraham pernah terkena kebijakan pemerintah yang memindahkan tahun ajaran pada Januari ke Juli sehingga memperpanjang masa sekolah.
“Saya terkena kebijakan itu. Jadi, sempat ada program sekolah 1,5 tahun. Saya termasuk yang dirugikan dengan kebijakan itu,” ujarnya.