Calon Kapolri Harus Lewati Penyaringan Ketat
Berita

Calon Kapolri Harus Lewati Penyaringan Ketat

Pergantian dinilai terburu-buru.

RFQ
Bacaan 2 Menit

Pada kesempatan itu Hamidah menegaskan, pergantian Kapolri menjadi wewenang mutlak Presiden. “Karena itu permintaan Presiden, maka Kompolnas sesuai kewenangannya menyiapkan calon,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengamini pandangan Emerson dan Hamidah. Menurutnya, proses pergantian Kapolri harus melalui tahap seleksi yang ketat. Sehingga sejumlah nama yang disodorkan Kompolnas merupakan kandidat terbaik. Eva menambahkan, pemilihan Kapolri harus berbasis kinerja. “Saya mendukung evaluasi berbasis kinerja,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono menambahkan kriteria calon Kapolri mendatang. Kapolri terpilih harus memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan.

Dia menambahkan, Kapolri terpilih nanti harus mau turun ke lapangan sampai ke tingkat Polsek. Tak luput juga, Kapolri mendatang harus memiliki wibawa dan keteladanan yang dapat dicontoh jajaran. “Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan dan kecewa berat pada Polri,” ujarnya.

Masa Pensiun
Kendati demikian, Eva menegaskan ketidaksetujuannya pergantian Kapolri saat ini. Pasalnya, Timur akan memasuki masa pensiun Januari 2014 mendatang. Sebaliknya, ia justru mempertanyakan alasan apa yang kemudian SBY menyodorkan nama Timur kala pemilihan Kapolri Oktober 2010 silam.

Ia menilai pergantian Kapolri kali ini berbeda dengan pemilihan Kapolri sebelumnya dengan alasan masuk masa pensiun. Menurutnya, pergantian Kapolri harus didasarkan pada kinerja. Bukan sebaliknya hanya kepentingan politis semata.

“Saya tidak setuju, tuntaskan hingga pensiun seperti yang lalu-lalu. Jika benar diganti, apa kepentingannya? Kok tidak dari dulu-dulu,” ujar Eva.

Berbeda pandangan, Harry Witjaksono pergantian Kapolri hak prerogratif Presiden. Wajar menurutnya pergantian Kapolri lantaran situasi dan kondisi keamanan di masyarakat kian terganggu. Apalagi, belakangan kerap terjadi peristiwa yang mengganggu keamanan masyarakat. Akibatnya, kegaduhan keamanan menjadi sorotan publik.

“Masalah keamanan masyarakat tugas dan tanggung jawab Polri dan dipercayakan sepenuhnya pada Kapolri. Apalagi tahun depan sudah pelaksanaan pemilu, apapun alasannya rasa aman masyarakat harus tercipta di dalam suatu negara,” pungkasnya. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info