Wijayanto Sarimin dari Tim kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01 mengritik kinerja keterbukaan pemerintah dalam diskusi ini. Dia menilai masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam proyek dan juga kebijakan pemerintah berjalan. Keterlibatan yang dimaksud dalam konteks ini adalah keterlibatan bermakna.
Artinya, masyarakat mendapat hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan direspon balik atas pendapat yang diberikan. Selain itu, regulasi dan data pemerintah juga tidak dipublikasi secara transparan. Hak atas informasi masih terbatas dan mekanisme whistleblower tidak maksimal. “Kenapa takut dengan keterbukaan, jangan dikerjakan secara cepat dan diam-diam. Padahal proses yang baik hasilnya juga pasti baik, terbuka,” ucap Wijayanto.
Wijayanto menyebut pihaknya sudah menyiapkan beberapa program relevan mulai dari melanjutkan OGP. Program selanjutnya menjamin kebebasan berekspresi, memastikan partisipasi bermakna, memperbaiki regulasi, dan menyediakan dana penyehatan demokrasi.
Perwakilan tim kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Yenny Sucipto, juga memberi tanggapan. Yenny menyebut masih terdapat ruang-ruang tertutup dalam aspek transparansi yang menyediakan peluang korupsi terus terjadi. Yenny juga mencatat sinergi data antar-Kementerian tidak berjalan baik. “Jika ada jaminan data dan informasi, bisa dijadikan landasan untuk mencegah korupsi. Data ini penting,” ujarnya.
Yenny menegaskan diperlukan ketersediaan anggaran untuk mendukung keterbukaan akses data. Anggaran yang meningkat, jelas, rinci, dan dikelola dengan baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Namun tentu saja bukan hanya jumlah anggaran yang menjadi penentu, melainkan juga bagaimana dana tersebut dikelola dan dipergunakan,” pungkasnya.